Madani: 219 Ribu Hektare Area Terbakar dalam 7 Bulan

Pemadaman Karhutla Bukan Sekadar Isu Teknis: Madani Soroti 219 Ribu Hektare Lahan Terbakar

Portalnara.com – Madani – Jakarta — Data terbaru dari Madani Berkelanjutan menunjukkan bahwa luas area terindikasi terbakar tanpa pengulangan mencapai 219.513 hektare sepanjang periode Januari hingga Juli 2026. Angka ini diperoleh melalui metode analisis spasial Area Indikatif Terbakar (AIT) yang diterapkan oleh organisasi nirlaba tersebut. Peningkatan drastis terjadi pada bulan Juli, di mana AIT melonjak dari 15.474 hektare di bulan sebelumnya menjadi 124.040 hektare. Lonjakan ini mencakup lebih dari setengah total AIT tahun 2026, menandakan bahwa ancaman kebakaran hutan dan lahan masih sangat tinggi. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena wilayah Indonesia bagian timur baru saja memasuki musim kering.

Distribusi Luas Kebakaran di Berbagai Kawasan

Dari keseluruhan 219.513 hektare AIT, kawasan hutan menampung 129,9 ribu hektare atau setara dengan 59,21 persen. Pada Juli, eskalasi terjadi di berbagai tipe hutan: hutan produksi mencatat 55,6 ribu hektare, hutan konservasi 14,3 ribu hektare, dan hutan lindung 7,7 ribu hektare. Selain itu, sekitar 22,2 ribu hektare AIT berada di dalam kawasan Key Biodiversity Area (KBA).

Ekosistem gambut juga terdampak signifikan dengan 81,8 ribu hektare atau 37,29 persen terbakar, hampir seluruhnya berada pada hamparan gambut dengan status rusak, mulai dari kerusakan ringan hingga berat. Lebih lanjut, 76,8 ribu hektare (35 persen) AIT menembus area moratorium hutan (PIPPIB), sementara 71,5 ribu hektare (32,6 persen) berada di wilayah Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030.

“Ketika area yang terbakar menembus ekosistem gambut, PIPPIB, dan Rencana Operasional FOLU Net Sink, penanganan karhutla bukan lagi soal teknis pemadaman api. Pencegahan ini sangat menentukan tercapainya komitmen iklim Indonesia di tingkat global,” kata Yosi Amelia selaku Lead Program Iklim dan Ekosistem MADANI Berkelanjutan.

Tumpang Tindih dengan Izin dan Konsesi

Analisis yang dilakukan MADANI mengungkap bahwa sekitar 90 ribu hektare atau 41 persen AIT tumpang tindih dengan wilayah perizinan dan konsesi. Irisan terbesar ditemukan pada izin sawit sebesar 35 ribu hektare, diikuti izin migas 19 ribu hektare, dan PBPH 16,3 ribu hektare. Meskipun angka ini tidak serta-merta membuktikan korporasi sebagai pembakar, irisan tersebut menuntut pengawasan ketat dan transparansi dari pemegang izin.

Di tengah besarnya irisan karhutla pada izin sawit, pemerintah memiliki ambisi menaikkan pencampuran biodiesel dari 40 persen menjadi 50 persen (B50). Kebijakan B50 ini juga membawa dampak terhadap aliran dana atau insentif fiskal. Berdasarkan Laporan Tahunan 2025 Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), pada 2025 saja teralokasi Rp50,3 triliun untuk Insentif Biodiesel dan Hilirisasi Perkebunan, dengan realisasi 93,7 persen atau setara Rp47,1 triliun. Sementara itu, Media Betahita mencatat subsidi yang diterima produsen biodiesel sepanjang 2015–2024 mencapai Rp208,4 triliun, mengalir melalui 15 grup usaha yang teridentifikasi.

“Pola ini mencerminkan subsidi yang merusak (harmful subsidies). Insentif fiskal skala besar terus menopang sektor dan industri berisiko lingkungan tinggi. Padahal, anggaran itu sejatinya dapat dialokasikan untuk mitigasi karhutla dan penegakan hukum lingkungan. Biaya ekologis dan dampak sosial akhirnya terus ditanggung publik,” ujar Yosi.

Papua Selatan: Episentrum Baru Karhutla

Meski Kalimantan Barat mencatat AIT terluas dengan 50.558 hektare, Provinsi Papua Selatan menjadi episentrum baru dengan 41.790 hektare (peringkat kedua), melampaui Riau dan Kalteng. Yang menghawatirkan, 89,5 persen (37.418 hektare) AIT di Papua Selatan terbakar hanya di bulan Juli 2026. Kabupaten Merauke memecahkan rekor sebagai wilayah dengan AIT terluas nasional (33.609 hektare), disusul Mappi (8.510 hektare).

“Papua Selatan beriklim monsun dengan pola musim bertolak belakang dari Sumatera dan Kalimantan. Musim keringnya baru dimulai pada Juni atau Juli dan berlangsung sampai Desember. Juli bukanlah puncak, melainkan bulan pembuka. Menerapkan kalender karhutla Indonesia Barat ke Papua akan berdampak fatal,” tegas Giorgio.

Peringatan dini sesungguhnya telah diterbitkan BMKG Jayapura sejak 18 Juni 2026 untuk Merauke dan Mappi. Risiko ini diperparah oleh megaproyek Proyek Strategis Nasional (PSN) pangan dan energi seluas 2,32 juta hektare di Merauke, dengan 40 ribu hektare hutan alam telah dibuka per awal Juli 2026. Dari 1.292 titik api di Papua Selatan (1-9 Juli), teridentifikasi 399 titik berada di dalam konsesi PSN (245 di pangan, 115 di PBPH, dan 39 di sawit).

“Ketika 2,32 juta hektare rencana pembukaan lahan diletakkan di atas savana yang mudah terbakar, asumsi bawaan harus diubah. Yang wajar diminta sekarang adalah pembuktian terbalik; para pemegang izin PSN wajib membuktikan penerapan metode tanpa bakar,” ujar Giorgio.

Berdasarkan temuan tersebut, Yayasan MADANI Berkelanjutan menekankan pentingnya pendekatan preventif dalam penanganan karhutla, terutama di wilayah-wilayah yang baru memasuki musim kering seperti Papua Selatan.