News

2,4 Juta Anak Perempuan di Afghanistan Dilarang Sekolah

girl-g6576582c2-1280-2d588b538864a3b2a1a0b557d321694d-f5adf6f4dcfc2d785e58aa1d6a329804

Krisis Pendidikan Afghanistan: Jutaan Gadis Terhalang Menempuh Sekolah

Portalnara.com – Jakarta — Sejak Taliban mengambil alih kekuasaan kembali pada tahun 2021, situasi pendidikan di Afghanistan mengalami penurunan drastis. Saat ini, sebanyak 2 4 Juta Anak Perempuan tidak bisa mengakses pendidikan menengah. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama UNESCO menyatakan bahwa pembatasan ini semakin memperburuk kondisi pendidikan di negara tersebut. Angka ini menunjukkan kenaikan sekitar 200 ribu anak perempuan dibandingkan periode sebelumnya.

UNESCO mendorong pemerintah Afghanistan untuk segera membuka kembali akses pendidikan menengah dan tinggi bagi perempuan tanpa syarat apapun. Menurut lembaga tersebut, pembatasan yang berlangsung lama berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi dalam jangka panjang. Jika kebijakan ini terus diterapkan, jumlah anak perempuan yang tidak bisa sekolah diperkirakan akan mencapai empat juta orang pada tahun 2030.

“Afganistan tetap menjadi satu-satunya negara di dunia yang secara resmi melarang anak perempuan dan perempuan mengakses pendidikan menengah dan tinggi,” kata Koordinator Program Pendidikan Darurat UNESCO, Hoda Jaberian.

Pembatasan ini menghentikan proses pendidikan para remaja pada usia yang sangat penting. UNESCO menilai kondisi saat ini membalikkan sebagian besar kemajuan pendidikan yang telah dicapai Afghanistan selama dua dekade terakhir. Sebelum pembatasan diberlakukan, hampir satu juta murid perempuan terdaftar di pendidikan menengah pada tahun 2021. Sayangnya, sebagian besar kemajuan tersebut kini telah berbalik, ujar Jaberian seperti dilansir India Today.

Dampak Terhadap Tenaga Pendidik dan Literasi

Larangan perempuan menempuh pendidikan tinggi sejak Desember 2022 turut mengurangi jumlah calon tenaga pendidik. Afghanistan diperkirakan kekurangan lebih dari 11 ribu guru perempuan berkualifikasi pada tahun 2030. Banyak guru telah meninggalkan negara ini, sementara mereka yang bertahan dilarang melanjutkan kegiatan mengajar, kata Jaberian.

Kebijakan yang melarang guru perempuan mengajar murid laki-laki juga mempersempit pilihan tenaga pengajar. Akibatnya, sebagian siswa laki-laki berisiko diajar oleh guru yang tidak memiliki kualifikasi memadai. Kondisi tersebut tercermin dari kemampuan membaca siswa. Sekitar 90 persen anak berusia 10 tahun dilaporkan tidak mampu memahami teks sederhana, sementara tingkat melek huruf nasional berada di angka 37 persen.

Prospek Ekonomi dan Tindakan Internasional

Otoritas Afghanistan mempertahankan pembatasan terhadap perempuan dengan alasan penafsiran mereka terhadap hukum syariat Islam. Mereka juga menyebut kebijakan pendidikan sebagai urusan domestik, meski terus mendapat tekanan dari komunitas internasional. PBB menilai pembatasan sistematis terhadap perempuan dapat mengarah pada kondisi gender apartheid.

Dampak pembatasan diperkirakan meluas ke sektor ekonomi karena perempuan kehilangan kesempatan untuk bekerja. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi sekitar 600 ribu pekerja perempuan dan menyebabkan kerugian pendapatan hingga 9,6 miliar dolar AS atau setara Rp171,5 triliun pada tahun 2066. Sementara itu, UNESCO tetap menjalankan program pembelajaran berbasis komunitas untuk menjaga akses pendidikan bagi masyarakat Afghanistan selama pembatasan masih berlaku.

Frequently Asked Questions

Berapa jumlah anak perempuan yang terdampak larangan sekolah di Afghanistan? Sekitar 2 4 Juta Anak Perempuan tidak bisa mengakses pendidikan menengah sejak Taliban berkuasa kembali pada tahun 2021.

Kapan larangan pendidikan tinggi bagi perempuan mulai berlaku? Larangan perempuan menempuh pendidikan tinggi telah diberlakukan sejak Desember 2022.

Berapa perkiraan kerugian ekonomi akibat pembatasan ini? Kondusi tersebut berpotensi menyebabkan kerugian pendapatan hingga 9,6 miliar dolar AS atau setara Rp171,5 triliun pada tahun 2066.

Apakah ada upaya alternatif untuk menjaga akses pendidikan? Ya, UNESCO tetap menjalankan program pembelajaran berbasis komunitas untuk menjaga akses pendidikan bagi masyarakat Afghanistan selama pembatasan masih berlaku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *