Pengadaan Pemerintah sebagai Penggerak Ekonomi Hijau dan Inklusif
Portalnara.com – Kemampuan belanja negara untuk mendorong transformasi ekonomi menuju model yang lebih hijau dan inklusif dinilai sangat besar. Hal ini bergantung pada keputusan strategis dalam pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan agregasi data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), total Rencana Umum Pengadaan untuk kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah pada tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp1.193,6 triliun. Angka ini menjadi fondasi penting bagi kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Nominal tersebut menunjukkan bahwa setiap keputusan mengenai jenis barang yang dibeli, pemilihan vendor, maupun penerapan standar tertentu memiliki dampak luas terhadap perekonomian nasional, masyarakat, dan lingkungan. Tantia Dian Permata Indah, Direktur RMIT Indonesia, menyampaikan bahwa ketika nilai belanja pengadaan melampaui seribu triliun rupiah, fungsi procurement tidak bisa lagi dianggap sekadar urusan administratif yang berjalan di balik layar. Pendekatan holistik diperlukan untuk memaksimalkan potensi transformasi ekonomi.
Peran Data dan Kecerdasan Buatan
Aspek keberlanjutan dapat diintegrasikan sejak awal organisasi menentukan kebutuhan barang, memilih mitra, menetapkan standar, hingga mengukur kinerja vendor. Penggunaan data dan kecerdasan buatan (AI) turut membantu mempercepat proses ini. Namun, pengawasan manusia serta akuntabilitas tetap menjadi elemen penting. RMIT mendukung para pengambil keputusan di Indonesia untuk memanfaatkan data dan AI secara bertanggung jawab, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih transparan, tangguh, dan berkelanjutan. Integrasi teknologi ini memungkinkan evaluasi real-time terhadap dampak lingkungan dari setiap pembelian.
Dampak pada Pelaku Usaha dan Ekonomi Sirkular
Perubahan praktik procurement juga berkaitan erat dengan pelaku usaha dalam negeri. Indonesia mencatat lebih dari 64 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menyumbang lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) serta menyerap hampir 97 persen tenaga kerja. Dengan demikian, modifikasi dalam proses pengadaan dapat memberikan dampak signifikan terhadap pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat luas. UMKM memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis dalam rantai pasok berkelanjutan.
Pengadaan berkelanjutan juga terkait dengan pengembangan ekonomi sirkular di Indonesia. Model ini mendorong produk dan material digunakan lebih lama melalui mekanisme penggunaan kembali, perbaikan, dan daur ulang. Bappenas memprioritaskan penerapan ekonomi sirkular pada lima sektor utama, yaitu makanan dan minuman, tekstil, konstruksi, elektronik, serta perdagangan grosir dan eceran dengan fokus pada kemasan plastik. Penerapan ekonomi sirkular pada sektor-sektor tersebut diperkirakan dapat menambah Rp593 triliun hingga Rp638 triliun terhadap PDB, menciptakan 4,4 juta lapangan kerja hijau, dan mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 126 juta ton pada tahun 2030.
Kolaborasi RMIT dan BINUS University
Profesor Yanthi Rumbina Ianova Hutagaol, Ketua BINUS Center of Excellence in Sustainability, menekankan bahwa pemahaman mendalam terhadap kondisi Indonesia diperlukan agar kerangka keberlanjutan dapat diterapkan dalam praktik. Dengan memadukan riset dan keahlian internasional RMIT dengan pemahaman BINUS terhadap regulasi, dunia usaha, dan ekosistem vendor di Indonesia, kolaborasi ini dapat membantu organisasi bergerak dari komitmen ESG menuju praktik procurement yang nyata dan terukur.
Pembahasan mengenai procurement berkelanjutan menjadi bagian dari kerja sama RMIT University di Australia dengan BINUS University melalui BINUS Center of Excellence in Sustainability. Keduanya membahas pemanfaatan AI, transparansi data, dan strategi regeneratif dalam procurement. Pembahasan tersebut melibatkan pemimpin perusahaan, profesional procurement, dan pembuat kebijakan. Kolaborasi ini juga membuka peluang untuk pengembangan standar internasional yang relevan dengan konteks lokal.
“Dengan memadukan riset dan keahlian internasional RMIT dengan pemahaman BINUS terhadap regulasi, dunia usaha, dan ekosistem vendor di Indonesia, kolaborasi ini dapat membantu organisasi bergerak dari komitmen ESG menuju praktik procurement yang nyata dan terukur,” tuturnya.
Salah satu instrumen yang dibahas adalah Sustainable Procurement Disclosure Index. Indeks yang dikembangkan peneliti supply chain RMIT tersebut digunakan untuk menilai transparansi serta dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari praktik procurement. AI juga dibahas untuk membantu mengevaluasi vendor dan mengenali potensi risiko dalam rantai pasok.
Frequently Asked Questions
Berapa total Rencana Umum Pengadaan untuk tahun 2025? Total Rencana Umum Pengadaan untuk kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah pada tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp1.193,6 triliun menurut data LKPP.
Sektor apa saja yang diprioritaskan untuk ekonomi sirkular? Bappenas memprioritaskan lima sektor utama, yaitu makanan dan minuman, tekstil, konstruksi, elektronik, serta perdagangan grosir dan eceran dengan fokus pada kemasan plastik.
Berapa kontribusi ekonomi sirkular terhadap PDB? Penerapan ekonomi sirkular pada sektor-sektor tersebut diperkirakan dapat menambah Rp593 triliun hingga Rp638 triliun terhadap PDB Indonesia.
Apa peran AI dalam procurement berkelanjutan? AI membantu mengevaluasi vendor, mengenali potensi risiko dalam rantai pasok, dan mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data untuk keberlanjutan.