BI Dorong Perempuan Makin Berdaya untuk Perkuat Ekonomi Inklusif
Peran Strategis Perempuan dalam Perekonomian Nasional
Portalnara.com – Jakarta — Bank Indonesia (BI) Dorong Perempuan Makin Berdaya sebagai bagian dari komitmen memperkuat ekonomi dan keuangan inklusif di Indonesia. Langkah ini dinilai krusial karena perempuan memegang peranan besar dalam roda perekonomian nasional, khususnya melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 mencatat bahwa 64,5 persen pelaku UMKM di Indonesia merupakan perempuan, sementara kontribusi perempuan terhadap tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif mencapai 58,39 persen.
Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menegaskan bahwa besarnya peran perempuan dalam perekonomian harus diimbangi dengan penguatan keberdayaan yang menyeluruh. Penguatan tersebut mencakup literasi keuangan, peningkatan pendapatan, akses terhadap layanan keuangan formal, pengembangan kapasitas, hingga keterlibatan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pernyataan ini disampaikan dalam Inclusion Talk bertajuk "Berdaya dan Sejahtera, Perempuan Bisa" yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (21/8/2026).
"Semakin luas akses dan kesempatan yang dimiliki perempuan, semakin besar pula dampaknya bagi perekonomian nasional secara berkelanjutan," ujar Filianingsih.
Filianingsih juga menekankan bahwa upaya BI Dorong Perempuan Makin Berdaya tidak dapat berjalan sendiri. Penguatan literasi dan inklusi keuangan bagi perempuan serta kelompok rentan membutuhkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, industri jasa keuangan, organisasi internasional, hingga pelaku usaha.
Kolaborasi Lintas Sektor dan Penguatan Program Inklusi
Dalam kesempatan yang sama, BI bersama Women's World Banking (WWB) meluncurkan kajian berjudul "Menuju Model Bisnis Inklusif yang Responsif Gender: Pembelajaran dari Kelompok Subsisten di Indonesia." Kajian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dan penggiat pemberdayaan perempuan dalam memperkuat sinergi pengembangan UMKM, khususnya yang dikelola perempuan. Semangat Beudaya MeusareSare atau berdaya bersama-sama yang diusung KKI 2026 turut menjadi landasan filosofis bagi upaya memperluas akses ekonomi dan keuangan bagi perempuan.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menambahkan bahwa pemberdayaan perempuan bukan sekadar agenda kesetaraan, melainkan bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi inklusif. Perempuan perlu memperoleh akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, pengetahuan, teknologi, pasar, dan ruang pengambilan keputusan. Penguatan akses tersebut dinilai mampu memberikan dampak positif berjenjang, mulai dari tingkat keluarga, masyarakat, hingga perekonomian nasional.
BI juga terus menjalankan Program Ekonomi dan Keuangan Inklusif kepada Kelompok Subsisten yang beroperasi sejak 2021 dan kini telah direplikasi di seluruh Kantor Perwakilan BI Dalam Negeri. Mayoritas anggota kelompok dalam program tersebut merupakan perempuan. Penguatan program dilakukan melalui penerapan prinsip Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM), peningkatan representasi serta kepemimpinan perempuan, serta pemanfaatan teknologi digital yang adaptif dan inklusif. Dalam Inclusion Talk, BI turut menghadirkan pelaku UMKM Rorokenes Syanaz Nadya Winanto Putri dan Senior Policy Strategist South East Asia WWB Desi Vicianna yang berbagi pengalaman mengenai peningkatan penghasilan, literasi keuangan, dan penguatan kelompok.
FAQ: BI Dorong Perempuan Makin Berdaya
Apa tujuan utama program pemberdayaan perempuan yang dijalankan BI?
Program tersebut bertujuan memperluas akses perempuan terhadap layanan keuangan formal, meningkatkan literasi keuangan, serta memperkuat kapasitas ekonomi perempuan agar dapat berkontribusi secara berkelanjutan terhadap perekonomian nasional.
Bagaimana masyarakat dapat mengakses pameran UMKM dalam rangkaian KKI 2026?
Pameran UMKM tersedia di Hall A dan B JICC, Jakarta, dan dapat dikunjungi secara langsung maupun diakses secara daring melalui situs resmi KKI 2026.
Siapa saja pihak yang terlibat dalam kolaborasi pemberdayaan perempuan ini?
Kolaborasi melibatkan Bank Indonesia, Women's World Banking, Kementerian PPPA, kementerian/lembaga terkait, industri jasa keuangan, organisasi internasional, pemerintah daerah, akademisi, serta pelaku UMKM.