Anggaran Polri 2027 Dijatah Rp139,19 Triliun, Minta Tambah Rp66 T
Pagu Anggaran Polri 2027 Turun, Polri Usulkan Tambahan Rp66 Triliun ke Komisi III DPR
Portalnara.com – Keberlangsungan operasional kepolisian nasional memasuki fase krusial ketika pagu anggaran tahun 2027 ditetapkan di bawah angka tahun sebelumnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia menerima alokasi sebesar Rp139,19 triliun untuk tahun anggaran 2027, sebuah angka yang secara efektif menyusut sekitar Rp6,8 triliun dibandingkan pagu yang diterima pada tahun 2026. Penurunan ini bukan sekadar flukulasi administratif; ia menyentuh langsung kapasitas operasional di lapangan, mulai dari ketersediaan bahan bakar hingga kesiapan personel menghadapi ancaman keamanan.
Struktur Belanja dan Titik Tekanan
Dari total pagu tersebut, komposisi belanja terbagi ke dalam tiga komponen utama. Belanja pegawai menyerap porsi terbesar, yakni Rp61,11 triliun, yang mencakup gaji, tunjangan, dan hak-hak finansial seluruh personel Polri. Belanja barang dialokasikan sebesar Rp30,93 triliun, sementara belanja modal memperoleh Rp47,14 triliun. Proporsi ini menunjukkan bahwa belanja modal masih mendominasi belanja barang, sebuah kondisi yang menjadi sorotan utama dalam rapat Komisi III DPR RI pada Selasa (1/9/2026).
Ketika pagu 2027 turun, tekanan langsung jatuh pada belanja barang. Beberapa pos yang terdampak paling keras meliputi pengadaan bahan bakar minyak dan pelumas (BMP), pembayaran tagihan listrik, pemeliharaan gedung serta alat material dan senjata (almatsus), serta penyediaan perlengkapan perorangan bagi personel. Selain itu, terdapat tunggakan anggaran BMP dan listrik yang belum terselesaikan dari periode sebelumnya. Kebutuhan operasional daerah otonomi baru serta satuan kerja baru juga belum tercakup secara memadai dalam pagu yang tersedia.
Pemaparan di Hadapan Komisi III
Kapolri Komjen Wahyu Hadiningrat, yang membacakan pemaparan atas nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit, menguraikan secara rinci mengapa kondisi fiskal Polri memerlukan intervensi tambahan. Ia menegaskan bahwa kebutuhan rekrutmen dan pendidikan personel, dukungan penanggulangan bencana, penanganan kerusuhan massa, serta pengamanan VVIP semuanya bergantung pada ketersediaan belanja barang yang memadai.
"Kondisi inilah yang menjadi dasar perlunya penguatan kembali alokasi belanja barang Polri."
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum resmi Komisi III DPR RI, sebuah ruang deliberasi di mana setiap usulan fiskal lembaga negara harus mendapat persetujuan legislatif sebelum diimplementasikan.
Usulan Pergeseran Rp3,6 Triliun
Sebagai langkah awal, Polri mengajukan permohonan pergeseran anggaran sebesar Rp3,6 triliun dari belanja modal ke belanja barang. Mekanisme ini bukan hal baru; ia mengacu pada hasil pertemuan tiga pihak antara Polri, Kementerian Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang telah menyepakati kerangka fleksibilitas tersebut. Dengan persetujuan DPR, Polri memperoleh keleluasaan untuk mengalihkan sebagian dana modal ke pos operasional tanpa menunggu revisi anggaran tahunan.
"Dalam forum ini, kami mengusulkan pergeseran anggaran sebesar Rp3,6 triliun dari belanja modal ke belanja barang. Pergeseran tersebut akan digunakan untuk memperkuat kebutuhan operasional, antara lain BMP dan listrik, perlengkapan personil, satker baru, pendidikan, pemeliharaan almatsus dan gedung, penanganan kerusuhan massa, pengamanan VVIP, serta penanggulangan bencana."
Tuntutan Tambahan Rp66 Triliun
Di luar pergeseran tersebut, Wahyu menutup paparannya dengan usulan yang jauh lebih besar: tambahan anggaran sebesar Rp66 triliun untuk tahun 2027. Angka ini setara dengan hampir setengah dari total pagu yang telah ditetapkan, menandakan bahwa Polri memandang defisit operasionalnya bukan sekadar celah kecil yang bisa ditutupi oleh realokasi internal, melainkan kebutuhan struktural yang memerlukan suntikan fiskal baru dari negara.
Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, Safaruddin, mengonfirmasi besaran usulan tersebut dan menanyakan apakah yang dimaksud hanya pergeseran atau juga mencakup tambahan.
"Untuk Polri, pergeseran itu Rp3,6 triliun? Tapi ada usulan tambahan tadi? Hanya pergeseran?"
Wahyu kemudian mengklarifikasi bahwa kedua komponen — pergeseran Rp3,6 triliun dan tambahan Rp66 triliun — merupakan usulan terpisah yang diajukan secara simultan.
Respons Fraksi PDIP dan Implikasi Fiskal
Safaruddin menyatakan dukungan penuh Fraksi PDIP terhadap kedua usulan tersebut.
"Saya sudah catat di sini. Kalau memang ada usulan tambahan tahun 2027 Rp66 triliun, dan pergeseran Rp3,6 triliun dari belanja modal ke belanja barang, kami dari Fraksi PDIP sangat menyetujui pergeseran dan penambahan Rp66 triliun."
Dukungan ini penting secara prosedural karena Komisi III memegang wewenang pengawasan terhadap lembaga penegak hukum, termasuk Polri. Persetujuan fraksi-fraksi di komisi tersebut menjadi prasyarat sebelum usulan fiskal dapat diteruskan ke tahap pengesahan APBN oleh DPR secara keseluruhan.
Dari perspektif kebijakan publik, usulan tambahan Rp66 triliun menempatkan Polri di antara lembaga-lembaga yang menuntut ekspansi fiskal signifikan di tengah tekanan konsolidasi anggaran nasional. Jika disetujui, angka tersebut akan mengubah secara substansial proporsi belanja barang terhadap belanja modal, menggeser prioritas dari pembangunan infrastruktur jangka panjang ke pemenuhan kebutuhan operasional jangka pendek. Bagi personel di daerah otonomi baru dan satuan kerja yang baru dibentuk, tambahan ini berpotensi menjadi penentu apakah mereka dapat beroperasi secara fungsional atau justru terhambat oleh keterbatasan logistik dan perlengkapan.
Keputusan akhir atas usulan ini akan bergantung pada dinamika deliberasi di DPR, kapasitas fiskal pemerintah pusat pada tahun 2027, serta kemampuan Polri menunjukkan bahwa setiap rupiah tambahan akan diarahkan pada output keamanan yang terukur bagi masyarakat.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Anggaran Polri 2027 Dijatah Rp139 19 Triliun?Anggaran Polri 2027 Dijatah Rp139 19 Triliun is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Anggaran Polri 2027 Dijatah Rp139 19 Triliun matter?Anggaran Polri 2027 Dijatah Rp139 19 Triliun matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.