Gerakan Pemuda Al Washliyah Jakarta Tolak Provokasi Jelang Demo 27 Agustus
PW GPA DKI Jakarta Menolak Rencana Aksi Provokatif di Gedung DPR, 27 Agustus
Portalnara.com – Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) DKI Jakarta mengeluarkan pernyataan tegas pada Minggu (23/8/2026) di Jakarta. Ketua PW GPA DKI Jakarta, Dedi Siregar, menyatakan bahwa organisasi pemuda tersebut menolak rencana unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung di Gedung DPR pada 27 Agustus 2026 apabila aksi itu membawa narasi provokatif, hasutan, atau upaya perpecahan di tengah masyarakat.
Dedi menjelaskan bahwa penolakan itu ditujukan terhadap rencana aksi yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu, maupun Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI). Ia menegaskan bahwa setiap upaya merusak fasilitas umum di ibu kota juga menjadi alasan penolakan.
"Kami Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah DKI Jakarta menyatakan tegas menolak rencana aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dan Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu, serta Aliansi Rakyat Peduli Indonesia atau ARPI di Gedung DPR pada 27 Agustus 2026 apabila aksi tersebut membawa narasi yang berpotensi memprovokasi masyarakat, mengandung hasutan atau mengandung perpecahan, apalagi kalau mencoba merusak fasilitas umum di Jakarta."
Kebebasan Berekspresi Harus Tetap dalam Batas
Dedi mengakui bahwa menyampaikan pendapat di ruang publik merupakan elemen demokrasi yang sah. Namun, ia menekankan bahwa hak itu tidak boleh ditafsirkan sebagai kebebasan tanpa batas yang justru menjadi alat untuk membangun provokasi atau mengadu domba antarwarga.
"Kami menegaskan bahwa kebebasan penyampaian pendapat merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun kebebasan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas yang kemudian digunakan untuk membangun provokasi, menyebarkan narasi yang tidak bertanggung jawab, ataupun mengadu domba masyarakat."
Tidak Ada Kelompok yang Boleh Mengklaim Mewakili Seluruh Rakyat
Dedi mengingatkan kelompok-kelompok yang akan menggelar aksi agar tidak mengklaim diri sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, tidak satu pun aliansi boleh secara sepihak menyatakan bahwa seluruh warga negara menjadi bagian dari gerakan mereka.
"PW GP Al Washliyah DKI menolak segala bentuk upaya provokasi yang menggunakan label rakyat sebagai legitimasi untuk menyampaikan kepentingan kelompok. Tidak boleh ada satu kelompok aliansi yang secara sepihak mengklaim dirinya sebagai representasi bahwa seluruh rakyat Indonesia itu bagian dalam gerakan aksi tersebut."
Ajakan Menjaga Jakarta sebagai Rumah Bersama
Dedi menyerukan agar seluruh warga ikut menjaga ketertiban dan persatuan di ibu kota. Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan, sikap, maupun pilihan politik tidak boleh dijadikan alasan untuk mempertentangkan sesama anak bangsa.
"Kami menyerukan jaga Jakarta, jaga persatuan. Mengingatkan bahwa Jakarta adalah rumah bersama. Perbedaan pandangan dan sikap maupun pilihan tidak boleh menjadi alasan untuk mempertentangkan sesama anak bangsa. Namun terlalu besar untuk dipertaruhkan oleh kepentingan kelompok. Persatuan bangsa jauh lebih penting dari kepentingan sesaat."
AMPB Gelar Aksi Harian di Depan Gedung DPR Sejak 21 Agustus
Sebelum pernyataan GPA tersebut, Koordinator AMPB Supriyono—yang akrab disapa Botok—mengonfirmasi bahwa organisasinya akan menggelar demonstrasi setiap hari di depan Gedung DPR RI, Jakarta, hingga tanggal 27 Agustus 2026. Aksi pertama dimulai pada Jumat (21/8/2026) siang, ketika rombongan dari Pati tiba di ibu kota.
Botok menjelaskan bahwa kedatangan rombongan dari Pati bertujuan mendukung gerakan yang sebelumnya diinisiasi masyarakat di Jakarta dan Bogor. Selain dukungan langsung, AMPB juga membawa aspirasi dan tuntutan dari daerah asal. Posko aksi sempat didirikan di depan Gedung DPR RI, namun kemudian dipindahkan ke kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) untuk menginap.
"Kita aksi mulai jam 8 sampai jam 5 sore atau jam 6 sore lah paling lambat, sesuai dengan undang-undang penyampaian pendapat."
Dua Tuntutan Utama dalam Aksi 27 Agustus
Botok mengungkapkan bahwa massa akan membawa dua tuntutan pokok dalam aksi besar pada 27 Agustus. Kedua tuntutan itu, menurutnya, lahir dari pengalaman aksi sebelumnya di DPRD Kabupaten Pati serta aspirasi serupa dari warga Bogor dan Jakarta.
"Kita datang ke sini kan pasca aksi demo teman-teman AMPB di DPRD Kabupaten Pati ya. Karena teman-teman di Bogor dan Jakarta aspirasinya sama, ya, dengan kami, yaitu, satu, segera sahkan RUU Perampasan Aset Koruptor; Dua, hukum mati koruptor."
Ia menambahkan bahwa kedua tuntutan itu bukan tanpa alasan. Botok menyebut korupsi sebagai akar masalah yang meruntuhkan tatanan bangsa dan menciptakan kesenjangan sosial yang sangat besar di tengah masyarakat Indonesia.
"Karena korupsi ini merusak bangsa ini, ya. Korupsi ini penjajah di bangsa ini. Karena korupsi juga masyarakat Indonesia menderita ya, terjadi kesenjangan sosial yang sangat luar biasa."
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Gerakan Pemuda Al Washliyah Jakarta Tolak?Gerakan Pemuda Al Washliyah Jakarta Tolak is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Gerakan Pemuda Al Washliyah Jakarta Tolak matter?Gerakan Pemuda Al Washliyah Jakarta Tolak matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.