PortalNara
Fast mobile article powered by Nexiamath-SEO AMP.
AMP Article

Koalisi: Karhutla Cermin Tata Kelola Kehutanan Eksploitatif

Published Agustus 28, 2026 · Updated Agustus 28, 2026 · By Susan Hernandez - portalnara.com

Foto : Susan Hernandez - portalnara.com

Api yang Tak Pernah Padam: Koalisi Sipil Soroti Kegagalan Sistemik Pengelolaan Hutan

Portalnara.com – Asap kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti ruang hidup masyarakat di sejumlah provinsi. Dampaknya tidak berhenti pada kesehatan manusia—ekosistem gambut dan populasi satwa liar turut menjadi korban. Menanggapi situasi ini, Koalisi #ResetKehutanan, yang menghimpun lebih dari 30 organisasi masyarakat sipil dari berbagai daerah di Indonesia, menolak narasi bahwa karhutla semata-mata akibat fenomena El Niño.

"Peristiwa Karhutla ini cermin atas tata kelola kehutanan yang eksploitatif dan tidak berorientasi terhadap perlindungan lingkungan."

Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan resmi koalisi pada Kamis (27/8/2026).

Skala Krisis dalam Angka

Data Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa hingga Juli 2026, total luas lahan terbakar telah menyentuh 202.004 hektare. Sementara itu, analisis berbasis satelit MODIS Terra/Aqua yang dilakukan Forest Watch Indonesia (FWI) sepanjang Agustus 2026 merekam 8.918 titik panas di seluruh penjuru negeri.

Kalimantan menjadi episentrum dengan 5.119 hotspot, setara sekitar 57 persen dari keseluruhan deteksi nasional. Sumatra menempati posisi kedua dengan 1.683 titik (18,9 persen). Yang lebih mengkhawatirkan, lebih dari separuh titik panas—tepatnya 4.953—terdeteksi di dalam areal perizinan konsesi ekstraktif. Sisanya tersebar di kawasan hutan negara (4.508 titik), hutan alam (1.128 titik), dan wilayah adat (1.222 titik).

Legitimasi Negara Dipertanyakan

Tsabit Khairul Auni, peneliti sekaligus pengkampanye hutan di FWI, menilai bahwa kemunculan ribuan hotspot di kawasan hutan negara—dengan mayoritas berada di wilayah berizin—serta keterlibatan hutan alam dan wilayah adat, membuat performa pengelolaan hutan oleh pemerintah layak dipertanyakan.

"Negara tidak hanya gagal melindungi kawasan hutan yang diklaimnya, tetapi juga lemah mengawasi pemegang izin. Dalam kondisi seperti ini legitimasi negara sebagai pengelola kawasan hutan patut dipertanyakan."

Jejak Sejarah yang Berulang

Karhutla bukanlah ancaman baru bagi Indonesia. Akar masalahnya dapat ditelusuri hingga era Orde Baru, ketika hutan Kalimantan Tengah dibuka dalam kerangka ketahanan pangan semu melalui skema "Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar". Pola kebakaran yang memuncak secara siklik—2015, 2019, 2023, dan kini—menunjukkan bahwa kondisi gambut terus mengalami degradasi tanpa jeda.

"Dengan kata lain, ada pembiaran serta tidak ada proses pengawasan dan penindakan secara tegas kepada perusahaan atau siapapun yang menyebabkan karhutla."

Korban di Dunia Satwa

Rio AA, Juru Kampanye dan Advokasi Garda Animalia, mengingatkan bahwa kelalaian pengawasan berimplikasi langsung pada ruang hidup fauna. Orangutan kalimantan (Pongo pygmaeus), yang berstatus Terancam Punah (Critically Endangered) menurut IUCN Red List, termasuk kelompok paling rentan.

"Ketika karhutla kembali terjadi di Kalimantan misalnya, 3 orangutan kalimantan juga harus dievakuasi setelah ditemukan masuk ke perkebunan warga. Begitu pula satwa-satwa liar lainnya seperti ular hingga trenggiling ditemukan dalam kondisi mati terbakar api."

Operasi Penyelamatan yang Tak Berujung

Liputan lapangan Garda Animalia mencatat bahwa kebakaran besar di Ketapang pada 2015 dan 2019 telah memicu penyelamatan orangutan dalam skala besar. Pasca-kebakaran 2015, sekitar 60 individu dilaporkan harus dievakuasi, termasuk seekor induk dalam kondisi sangat kurus yang masih membawa anaknya. Pola serupa terulang pada September 2023, ketika sepasang orangutan—induk dan anak—muncul di perkebunan sawit Desa Sungai Pelang, Ketapang, setelah api meluas hingga menjangkau kawasan hutan.

Related Reading

Frequently Asked Questions

What is Koalisi?

Koalisi is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does Koalisi matter?

Koalisi matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.