Mendagri Imbau Forkopimda Sumatra Solid Jaga Pertumbuhan Ekonomi
Mendagri Imbau Forkopimda Sumatra Solid Jaga Pertumbuhan Ekonomi
Portalnara.com – Jakarta — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian kembali menegaskan pentingnya kesolidan antarunsur pimpinan daerah di kawasan Sumatra. Dalam pidatonya, Mendagri Imbau Forkopimda Sumatra Solid untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut Tito, sinergi yang kuat antara gubernur, bupati, wali kota, serta para pimpinan kepolisian, kejaksaan, dan militer di tingkat daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional di wilayah Sumatera.
Pernyataan tersebut disampaikan secara langsung saat memimpin Rapat Koordinasi Forkopimda Regional Sumatera yang diselenggarakan di Balairung Badan Pengusahaan Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu (12/8/2026). Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi pemerintah pusat dan daerah, termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari.
Koordinasi Rutin sebagai Fondasi Pemerintahan Efektif
Tito Karnavian menjelaskan bahwa setiap komponen Forkopimda memiliki otoritas dan kapasitas tersendiri yang saling melengkapi. Jika kekuatan-kekuatan tersebut digabungkan melalui mekanisme koordinasi yang baik, pemerintah daerah akan lebih responsif terhadap beragam isu strategis. Mulai dari aspek politik, hukum, keamanan, hingga pembangunan infrastruktur, semuanya memerlukan pendekatan terpadu.
"Forkopimda ini masing-masing punya power. Dan power ini kalau disatukan akan solid, akan bagus," ujar Mendagri saat membuka rapat koordinasi tersebut.
Pemerintah pusat menyadari bahwa membangun kekompakan antarunsur tidak selalu berjalan mulus mengingat setiap elemen memiliki tugas, wewenang, dan kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, komunikasi harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya saat terjadi masalah mendesak. Tito merekomendasikan agar pertemuan formal dilaksanakan minimal satu hingga dua bulan sekali. Selain itu, pertemuan informal juga dinilai penting untuk mempererat hubungan antarpara pemimpin daerah.
Dampak Kekompakan terhadap Kinerja Pembangunan Daerah
Kesolidan Forkopimda memberikan pengaruh langsung terhadap kinerja pemerintahan di tingkat lokal. Wilayah yang hubungan antarpimpinannya harmonis cenderung lebih cepat mengatasi berbagai kendala struktural maupun operasional. Sebaliknya, ketidakserasian dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan secara matang.
Meskipun setiap daerah menghadapi tantangan yang berbeda, Tito menekankan pentingnya koordinasi yang terarah pada identifikasi masalah secara spesifik dan pencarian solusi bersama. Pendekatan kolaboratif ini jauh lebih efektif dibandingkan bekerja sendiri-sendiri tanpa sinkronisasi yang jelas.
Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional di Sumatra
Dalam ranah pembangunan ekonomi, Mendagri meminta seluruh kepala daerah di Sumatra bersama Forkopimda untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Ia mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29 persen dan menilai pencapaian ini harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui berbagai inisiatif strategis.
"Pertumbuhan ekonomi kita di angka 5,29. Itu angka yang sangat bagus," ungkapnya dengan penuh optimisme.
Meski demikian, Tito mengingatkan bahwa capaian ekonomi antarwilayah masih bervariasi. Di kawasan Sumatra, ia menyebutkan Kepulauan Riau dan Lampung sebagai provinsi yang mencatatkan pertumbuhan di atas rata-rata nasional. Karena itu, ia meminta daerah lain memperkuat koordinasi untuk mendorong aktivitas ekonomi, termasuk memastikan program dan belanja pemerintah berjalan efektif.
"Tolong rekan-rekan yang daerah lain, provinsi lain betul-betul harus melakukan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan ini harus didukung oleh teman-teman Forkopimda," jelasnya.
Pentingnya Pengendalian Inflasi untuk Stabilitas Sosial
Di sisi lain, Tito juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga barang dan jasa secara konsisten. Menurutnya, inflasi, terutama pada komoditas pangan, dapat berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan serta politik apabila tidak ditangani secara tepat.
"Karena kalau terjadi kenaikan harga barang dan jasa, harga pangan terutama, itu dampaknya akan langsung ke situasi keamanan," jelasnya.
Ia meminta Forkopimda ikut mendukung upaya pengendalian inflasi melalui langkah konkret sesuai kondisi masing-masing daerah. Pengendalian tersebut, lanjutnya, tidak dapat hanya dibebankan kepada kepala daerah, tetapi membutuhkan dukungan seluruh unsur Forkopimda.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Koordinasi Forkopimda Sumatra
Apa itu Forkopimda dan mengapa koordinasinya penting?
Forkopimda adalah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, wali kota, serta pimpinan kepolisian, kejaksaan, dan militer di tingkat daerah. Koordinasi yang baik memastikan sinergi antarunsur dalam menjaga keamanan dan mendorong pembangunan.
Berapa kali pertemuan Forkopimda harus dilaksanakan setiap bulan?
Mendagri Tito Karnavian merekomendasikan pertemuan formal minimal satu hingga dua bulan sekali, ditambah pertemuan informal untuk mempererat hubungan antarpara pemimpin daerah.
Provinsi mana saja di Sumatra yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional?
Berdasarkan data yang disampaikan Mendagri, Kepulauan Riau dan Lampung merupakan provinsi di kawasan Sumatra yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional sebesar 5,29 persen.
Bagaimana inflasi pangan memengaruhi stabilitas keamanan?
Kenaikan harga barang dan jasa, terutama komoditas pangan, dapat berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan serta politik apabila tidak ditangani secara tepat dan cepat.
Siapa saja yang hadir dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Regional Sumatera?
Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, gubernur dan bupati/wali kota se-Sumatera, Forkopimda se-Sumatera, serta pejabat terkait lainnya.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan pemerintah daerah dan koordinasi nasional, pembaca dapat mengunjungi halaman [berita idntimes tentang pemerintahan daerah](https://www.idntimes.com/news/indonesia) atau [artikel terkait ekonomi Indonesia](https://www.idntimes.com/news/indonesia/ekonomi).