Kemenhut Perkuat Diplomasi Agar Indonesia Jadi Pemimpin Kehutanan Global

Kemenhut Perkuat Diplomasi Agar Indonesia Jadi Pemimpin Kehutanan Global

Portalnara.com – Kemenhut Perkuat Diplomasi Agar Indonesia menjadi pusat perhatian dunia dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. Kementerian Kehutanan saat ini tengah memperkuat aparatur negara melalui peningkatan kapasitas diplomasi publik dan negosiasi internasional. Langkah strategis ini merupakan bagian dari visi nasional untuk menempatkan Indonesia sebagai pemimpin global di sektor kehutanan. Selain itu, inisiatif ini juga bertujuan memperkuat kedudukan Indonesia dalam berbagai forum internasional yang membahas perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, dan ekonomi hijau.

Upaya tersebut sejalan dengan arahan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menginginkan Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara memiliki hutan tropis terluas, tetapi juga menjadi rujukan dunia dalam tata kelola kehutanan berkelanjutan. Dengan diplomasi yang kuat, Indonesia dapat lebih efektif menyampaikan pencapaian dan komitmen lingkungan kepada komunitas internasional.

Pelatihan Diplomasi dan Negosiasi di Bandung

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Public Diplomacy and Negotiation Training (Beginner Cohort) yang berlangsung pada 4 hingga 5 Agustus 2026 di Bandung. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Kementerian Kehutanan bersama Multistakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP5), dengan dukungan dari International Institute for Sustainable Development (IISD) dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Peserta pelatihan terdiri dari perwakilan berbagai kementerian, antara lain Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Bappenas. Kehadiran mereka bertujuan memperkuat kemampuan komunikasi strategis dan negosiasi dalam forum kehutanan maupun perdagangan internasional.

Diplomasi Modern: Membangun Kepercayaan

Ristianto Pribadi, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, menjelaskan bahwa diplomasi modern tidak lagi hanya mengandalkan kemampuan bernegosiasi, tetapi juga kemampuan membangun kepercayaan di mata publik internasional.

“Trust is the most valuable currency in diplomacy,” kata Ristianto dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2026).

Menurutnya, diplomasi bukan sekadar menyampaikan informasi atau memenangkan argumentasi. Lebih dari itu, diplomasi harus mampu membangun kepercayaan publik, mitra internasional, dan masyarakat global terhadap komitmen Indonesia dalam mengelola hutan secara berkelanjutan.

Ristianto menilai Indonesia memiliki modal besar berupa hutan tropis terbesar ketiga di dunia, kawasan mangrove terluas, kekayaan biodiversitas, serta berbagai praktik baik dalam pengelolaan hutan. Namun, seluruh capaian tersebut perlu dikomunikasikan secara efektif agar memperoleh pengakuan dan kepercayaan dunia.

“Indonesia memiliki hutan tropis yang luas, mangrove terluas di dunia, kekayaan biodiversitas yang luar biasa, serta berbagai praktik baik dalam pengelolaan hutan lestari. Namun seluruh capaian tersebut tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak mampu dikomunikasikan secara efektif kepada dunia. Produk yang baik harus dikenal, dipercaya, dan direkomendasikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, setiap aparatur negara yang hadir dalam forum internasional pada dasarnya merupakan diplomat bagi Indonesia. Karena itu, penyampaian pesan nasional harus dilakukan secara konsisten, berbasis data, kredibel, dan mampu membangun kepercayaan.

Empat Agenda Strategis Sektor Kehutanan

Dalam pelatihan tersebut, Kemenhut juga menekankan pentingnya diplomasi publik untuk mendukung empat agenda strategis sektor kehutanan Indonesia. Keempat agenda itu meliputi perluasan pengakuan internasional terhadap Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+), penguatan International Tropical Peatland Center (ITPC) sebagai wadah kerja sama pengelolaan gambut tropis, pengembangan World Mangrove Center (WMC) sebagai pusat pembelajaran dan kolaborasi global pengelolaan mangrove, serta penguatan posisi Indonesia sebagai salah satu pemimpin dunia dalam pengembangan High Quality Carbon Market.

Menurut Ristianto, agenda-agenda tersebut menunjukkan komitmen Indonesia bahwa pengelolaan hutan berkelanjutan tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada visi Presiden Prabowo Subianto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjadikan penguatan diplomasi kehutanan sebagai salah satu prioritas untuk memperluas kemitraan internasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia di berbagai forum global.

Selama dua hari pelatihan, peserta memperoleh materi mengenai regulasi internasional yang memengaruhi perdagangan hasil hutan Indonesia, penyusunan strategic messaging untuk berbagai audiens internasional, hingga praktik negosiasi, pembangunan koalisi, penanganan pertanyaan yang menantang, dan simulasi negosiasi lintas kementerian.

Melalui pelatihan tersebut, Kementerian Kehutanan berharap aparatur negara dapat lebih percaya diri dan kompeten dalam mewakili Indonesia di kancah internasional. Dengan demikian, Indonesia dapat terus memperkuat posisinya sebagai pemimpin kehutanan global yang diakui dunia.

FAQ: Pertanyaan Umum tentang Diplomasi Kehutanan Indonesia

Apa tujuan utama Kemenhut Perkuat Diplomasi Agar Indonesia? Tujuan utamanya adalah menempatkan Indonesia sebagai pemimpin global di sektor kehutanan melalui peningkatan kapasitas diplomasi publik dan negosiasi internasional.

Kapan dan di mana pelatihan diplomasi kehutanan diselenggarakan? Pelatihan Public Diplomacy and Negotiation Training berlangsung pada 4-5 Agustus 2026 di Bandung.

Siapa saja yang berpartisipasi dalam pelatihan tersebut? Peserta berasal dari berbagai kementerian seperti Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, Luar Negeri, Perdagangan, Perindustrian, serta Bappenas.

Apa saja empat agenda strategis sektor kehutanan Indonesia? Keempat agenda meliputi SVLK+, ITPC, WMC, dan pengembangan High Quality Carbon Market.