Tolak Laporan Pelapor PBB, Thailand Bantah Serang Kamboja Lebih Dulu
Tolak Laporan Pelapor PBB Thailand menjadi sorotan internasional setelah pemerintah Bangkok secara tegas membantah tuduhan bahwa mereka menjadi pihak yang
Thailand Menolak Laporan PBB: Bukan Bangkok yang Memulai Konflik Perbatasan
Portalnara.com – Tolak Laporan Pelapor PBB Thailand menjadi sorotan internasional setelah pemerintah Bangkok secara tegas membantah tuduhan bahwa mereka menjadi pihak yang memulai konflik perbatasan dengan Kamboja. Kementerian Luar Negeri Thailand menolak keras laporan yang disampaikan oleh Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Situasi Hak Asasi Manusia di Kamboja, Tom Andrews. Dokumen tersebut mengandung implikasi bahwa ibu kota Thailand-lah yang menjadi inisiator konflik perbatasan dengan Kamboja. Menurut Bangkok, ketegangan ini bermula dari serangan yang dilancarkan Kamboja terhadap wilayah sipil Thailand, bukan sebaliknya.
Langkah penolakan ini diambil sebagai respons atas pernyataan Andrews dalam konferensi pers yang digelar di Phnom Penh. Dalam kesempatan tersebut, pelapor PBB menyoroti dampak kemanusiaan yang ditimbulkan oleh konflik di perbatasan kedua negara. Meskipun pertempuran telah mereda setelah penandatanganan perjanjian damai pada Oktober 2025, isu pendudukan wilayah di sepanjang garis batas masih menjadi sumber ketegangan. Thailand juga menegaskan bahwa hak untuk kembali ke tempat tinggal tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan politik atau propaganda, melainkan harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan.
Klaim Andrews dan Tanggapan Thailand
Tom Andrews dalam pernyataannya menyebutkan bahwa sekitar 650.000 warga sipil Kamboja terpaksa mengungsi dari kawasan perbatasan pada akhir tahun lalu. Lebih dari 20.000 orang hingga saat ini belum mampu kembali ke rumah mereka. Andrews juga mengungkapkan bahwa ia telah berdialog dengan warga yang mengaku tidak bisa pulang karena desa dan kota mereka kini diduduki oleh tentara Thailand.
“Berdasarkan hukum internasional, warga yang mengungsi akibat konflik bersenjata memiliki hak untuk kembali ke tempat tinggal mereka,” tegas Andrews.
Menanggapi hal tersebut, Thailand menyatakan bahwa sebagian individu yang disebut sebagai pengungsi internal sebenarnya adalah warga Kamboja yang pernah tinggal di wilayah Thailand setelah memperoleh perlindungan kemanusiaan pada akhir dekade 1970-an. Menurut Bangkok, ketika kondisi di Kamboja membaik, mereka enggan kembali ke negaranya meskipun telah diminta berulang kali oleh pemerintah Thailand. Oleh karena itu, Thailand berpendapat kelompok tersebut tidak memenuhi definisi sebagai pengungsi internal (IDP).
Perjanjian Damai dan Ketegangan yang Berlanjut
Dikutip dari Anadolu pada Minggu (2/8/2026), pemerintah Thailand menegaskan bahwa anggapan Andrews tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Konflik dipicu oleh serangan secara membabi buta dari pihak Kamboja yang menyasar kawasan sipil di wilayah Thailand. Bangkok juga menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menjadi pemicu konflik bersenjata tersebut. Puluhan orang dilaporkan tewas dan puluhan ribu lainnya mengungsi selama konflik perbatasan pada 2025.
Kedua negara kemudian menandatangani perjanjian damai di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Oktober 2025, yang disaksikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Namun, ketegangan di perbatasan masih berlangsung. Kamboja hingga kini tetap menuduh Thailand menduduki sebagian wilayahnya. Kementerian Luar Negeri Thailand menyatakan pemerintah Kamboja memiliki tanggung jawab untuk menangani warga negaranya yang terdampak konflik dan mengungsi di dalam wilayah Kamboja.
Bangkok menegaskan tetap terbuka untuk memulihkan hubungan dengan Phnom Penh setelah konflik yang terjadi tahun lalu. Namun, menurut pemerintah Thailand, upaya tersebut hanya dapat terwujud apabila didukung kerja sama yang tulus dari kedua belah pihak.
Frequently Asked Questions
Apa yang ditolak Thailand dalam laporan PBB? Thailand menolak klaim bahwa mereka memulai konflik perbatasan dengan Kamboja. Laporan tersebut menyatakan Bangkok sebagai pihak yang menyerang lebih dulu.
Berapa banyak warga Kamboja yang mengungsi akibat konflik? Sekitar 650.000 warga sipil Kamboja terpaksa mengungsi dari kawasan perbatasan pada akhir tahun lalu, dengan lebih dari 20.000 orang belum kembali ke rumah mereka.
Kapan perjanjian damai ditandatangani? Perjanjian damai antara Thailand dan Kamboja ditandatangani di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Oktober 2025.
Mengapa Thailand tidak mengakui sebagian pengungsi sebagai IDP? Thailand berpendapat bahwa sebagian individu tersebut adalah warga Kamboja yang pernah tinggal di Thailand sejak akhir dekade 1970-an dan enggan kembali ke negaranya meskipun kondisi sudah membaik.
