Legislator Minta Proses Pemilihan Gubernur BI Baru Transparan

Azis Subekti Desak Transparansi dalam Pemilihan Gubernur BI Baru

Portalnara.com – Jakarta — Anggota Komisi DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menyampaikan aspirasi agar proses seleksi Gubernur Bank Indonesia berikutnya berjalan terbuka. Ia menekankan pentingnya menempatkan profesional yang kompeten guna mempertahankan otonomi bank sentral. Tuntutan ini muncul setelah Perry Warjiyo resmi mengundurkan diri dari posisinya sebagai kepala BI. Pemerintah pusat menjelaskan bahwa alasan pribadi menjadi dasar keputusan Perry untuk mundur.

Sementara itu, Destry Damayanti, Deputi Gubernur Senior, ditugaskan menjalankan roda kepemimpinan BI hingga figur definitif resmi ditetapkan. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum mengumumkan nama calon pengganti Perry. Azis mengingatkan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak boleh memicu kebingungan baru di tengah masyarakat.

Pemerintah dan Bank Indonesia perlu memberikan kepastian bahwa independensi, profesionalitas, dan kesinambungan kebijakan tetap terjaga.

Pernyataan tersebut diungkapkan Azis pada Senin, 27 Juli 2026. Ia menilai bahwa mundurnya Perry menarik perhatian luas dari pelaku pasar keuangan. Hal ini mengingat Indonesia masih menghadapi tekanan pada nilai tukar rupiah serta ketidakpastian kondisi ekonomi global. Para analis memprediksi bahwa penunjukan pengganti Perry akan menjadi penentu bagi kredibilitas kebijakan moneter dan kepercayaan investor asing maupun domestik.

Tuntutan Profesionalisme dan Stabilitas

Azis menegaskan bahwa figur yang terpilih sebagai Gubernur BI definitif harus memiliki kemampuan menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar rupiah, sistem pembayaran, serta stabilitas sistem keuangan nasional. Selain itu, kebijakan yang dirumuskan BI harus menciptakan lingkungan kondusif bagi pembiayaan sektor produktif, investasi, industri bernilai tambah, dan perluasan lapangan kerja.

Stabilitas tidak boleh berhenti pada indikator ekonomi. Stabilitas harus menjadi fondasi agar dunia usaha berani berinvestasi, industri berkembang, UMKM naik kelas, dan masyarakat memperoleh kesempatan kerja.

Menurut Azis, orientasi tersebut tidak berarti BI harus berubah menjadi lembaga pembangunan atau berada di bawah kendali langsung kebijakan pemerintah. Ia menegaskan bahwa independensi BI harus tetap dipertahankan demi menjaga kredibilitas kebijakan moneter. Bank Indonesia tidak boleh disubordinasikan kepada kepentingan politik jangka pendek. Namun, independensi juga tidak berarti setiap lembaga negara bekerja sendiri-sendiri tanpa memahami tantangan pembangunan nasional.

Orkestrasi Kebijakan dan Agenda Transformasi

Azis mengusulkan penguatan orkestrasi kebijakan antara Bank Indonesia, pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, kementerian teknis, pemerintah daerah, dan dunia usaha. Dalam kerangka tersebut, setiap lembaga tetap menjalankan kewenangannya masing-masing. Pemerintah mengelola kebijakan fiskal dan sektor riil, sedangkan BI menjaga stabilitas melalui kebijakan moneter, makroprudensial, pasar keuangan, dan sistem pembayaran.

Indonesia saat ini sedang menjalankan sejumlah agenda transformasi nasional. Agenda tersebut meliputi hilirisasi, ketahanan pangan dan energi, digitalisasi, penguatan ekonomi desa, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut Azis, agenda-agenda ini membutuhkan kebijakan ekonomi yang stabil sekaligus mampu mendorong produktivitas.

Keberhasilan Gubernur BI berikutnya tidak hanya diukur dari rendahnya inflasi atau stabilnya rupiah. Kepemimpinannya juga harus dinilai dari kemampuan menjaga kepercayaan dan memperbesar ruang bagi kegiatan ekonomi produktif.