Latest Program: Koalisi Sipil: Latihan Militer Manajer Kopdes Sejak Awal Cacat Konseptual
Latest Program: Kritik Koalisi Sipil Soal Kebijakan Militer dalam Pelatihan Manajer Kopdes Latest Program - Kebijakan militer dalam pelatihan manajer Kopdes
Latest Program: Kritik Koalisi Sipil Soal Kebijakan Militer dalam Pelatihan Manajer Kopdes
Latest Program – Kebijakan militer dalam pelatihan manajer Kopdes (Koperasi Desa) yang dicanangkan dalam program Latest Program kini mendapat sorotan tajam dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Koalisi ini menyatakan bahwa kebijakan awal yang mengintroduksi pendekatan militer ke dalam ruang tata kelola sipil telah menimbulkan kecacatan konseptual. Tragedi kematian lima calon manajer selama pelatihan dasar (latsar) militer menjadi bukti nyata dari risiko yang ditimbulkan.
Latar Belakang Program
Program Latest Program yang dilaunching sebagai bagian dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dirancang untuk meningkatkan kompetensi pengelolaan koperasi desa melalui pendekatan terstruktur. Namun, Koalisi Sipil menyoroti bahwa metode pelatihan ini mengabaikan nuansa organisasi sipil dan menggantinya dengan sistem militer yang berbasis komando. Hal ini dilakukan tanpa pertimbangan matang mengenai kesesuaian dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
“Kebijakan ini menimbulkan ketergantungan pada struktur hierarkis yang justru mengurangi partisipasi aktif masyarakat desa,” ujar Ardi Manto Adiputra, Direktur Imparsial, dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan pada Jumat (26/6/2026).
Kritik Konseptual dan Dampak Pada Koperasi Desa
Koalisi Masyarakat Sipil berargumen bahwa pelatihan militer yang digunakan dalam Latest Program tidak relevan dengan tujuan utama pengembangan manajer Kopdes. Mereka menekankan bahwa organisasi sipil membutuhkan kepemimpinan partisipatif dan akuntabilitas, bukan dominasi komando yang karakteristik militer. “Sistem ini memicu kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat desa,” lanjut Ardi.
Kelompok ini juga mengkritik penggunaan TNI sebagai pengawas pelatihan manajer Kopdes, mengingat mandat utama TNI adalah pertahanan dan keamanan negara, bukan pengelolaan organisasi sipil. Pelibatan TNI dalam program ini dianggap sebagai langkah yang tidak proporsional dan berpotensi mengikis kebebasan organisasi dalam pengambilan keputusan.
“Tragedi di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak hanya gagal dalam menciptakan manajer berkualitas, tetapi juga berisiko mengorbankan peserta pelatihan,” tambah Ardi.
Latest Program: Dampak Militerisasi pada Keterlibatan Masyarakat
Kebijakan militerisasi dalam Latest Program dianggap sebagai bentuk perluasan kecenderungan pemerintah menggabungkan seluruh sektor pembangunan dengan paradigma militer. Koalisi Sipil menyatakan bahwa sistem ini mengabaikan nilai-nilai demokrasi dan mendorong ketergantungan masyarakat terhadap instruksi dari pihak berwenang. “Masyarakat desa seharusnya menjadi pengambil kebijakan, bukan objek yang diatur secara kaku,” ujar seorang anggota koalisi.
Program ini juga menjadi contoh nyata bagaimana pendekatan militer dapat menyebabkan ketimpangan dalam pemberdayaan. Menurut Ardi, pendekatan ini tidak memberikan ruang bagi dialog dan partisipasi aktif, yang penting dalam pengelolaan koperasi. “Dengan cara ini, masyarakat desa kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi sesuai kebutuhan lokal,” tambahnya.
Koalisi Sipil menyarankan bahwa pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh sebelum melanjutkan program Latest Program. Evaluasi ini diharapkan mencakup studi kelayakan, penggunaan metode pelatihan yang lebih sesuai, serta pengakuan terhadap peran institusi sipil dalam pembangunan. “Kebijakan yang tepat harus memprioritaskan dialog, transparansi, dan kebebasan dalam pengambilan keputusan,” pungkas Ardi.
