Menko Polkam: Polri dan Kejagung Punya Tujuan Sama Berantas Korupsi

Menko Polkam: Sinergi Lembaga Hukum Kunci Berantas Korupsi

Menko Polkam – Dari Jakarta, pemerintah menegaskan komitmen untuk mendukung jalannya proses penegakan hukum yang berlangsung. Pemerintah juga menekankan bahwa setiap penanganan kasus harus dilakukan secara profesional, independen, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penguatan Kolaborasi untuk Efektivitas Penegakan Hukum

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan bahwa pemerintah terus menjaga sinergi dan koordinasi antarlembaga penegak hukum untuk mencapai efektivitas dalam pemberantasan korupsi. Ia menuturkan, “Secara umum, Polri, Kejaksaan Agung, serta lembaga hukum lainnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan keadilan melalui proses hukum yang terbuka dan transparan.”

“Pada dasarnya, semua institusi penegak hukum berupaya menciptakan keadilan, termasuk dalam menindak tegas praktik korupsi,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Jumat (10/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Djamari juga menyoroti pentingnya penguatan komunikasi antarlembaga. Menurutnya, koordinasi yang baik adalah kunci untuk mencegah kesalahpahaman dan memastikan tugas serta wewenang masing-masing institusi berjalan sesuai ketentuan hukum.

Prinsip Praduga Tak Bersalah dan Kepercayaan Publik

Menko Polkam mengingatkan masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh narasi yang tidak didasarkan pada fakta. Ia menjelaskan bahwa penyebaran informasi yang belum diverifikasi dapat menciptakan kebingungan, mengganggu ketersediaan situasi damai, serta menghambat proses hukum. “Masyarakat diminta percaya pada lembaga penegak hukum yang bekerja sesuai peraturan, tanpa terbawa oleh konstruksi berita yang tidak jelas,” tambahnya.

“Komitmen pemerintah adalah menegakkan hukum secara mandiri, tanpa intervensi dari pihak manapun,” katanya.

Djamari menegaskan bahwa kementerian dan lembaga di bawah koordinasinya terus memperkuat kerja sama untuk menciptakan sistem hukum yang profesional, menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional, serta memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Menurut Menko Polkam, peningkatan jumlah kasus korupsi yang diungkap tidak selalu menandakan peningkatan korupsi secara umum, melainkan mencerminkan kemampuan negara dalam menindaklanjuti tindakan penyimpangan. Ia menyatakan, “Proses hukum harus berjalan tegas, tanpa memandang asal institusi atau kedudukan pelaku, agar keadilan dapat tercapai secara merata.”

Dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, Djamari mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal agenda pemberantasan korupsi. Ia juga menekankan pentingnya masyarakat bersikap objektif, menghargai prinsip praduga tak bersalah, dan tidak menyebarkan berita yang belum terverifikasi.