Kepala HAM PBB Kecam Rencana Nikaragua untuk Hapus Pemilu

PBB Mengutuk Langkah Nikaragua Meniadakan Pemilu

Portalnara.com – Volker Türk, Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyampaikan kecaman terhadap keputusan pemerintah Nikaragua yang berniat menghapus sistem pemilu. Menurut Türk, inisiatif ini memperburuk situasi pembatasan hak sipil dan politik di negara Amerika Tengah tersebut.

Sebagaimana dilaporkan Al Jazeera, Türk juga menyoroti tren konsolidasi kekuasaan dalam sistem co-presidency yang dipimpin oleh Daniel Ortega dan Rosario Murillo. Sandinista Party kini menguasai parlemen, seluruh pemerintahan daerah, serta dewan-dewan regional di wilayah Pesisir Karibia Utara dan Selatan.

Türk menyerukan otoritas Nikaragua untuk membuka kembali ruang sipil dan memulihkan supremasi hukum. Dia mendesak agar orang-orang dari semua sudut pandang politik diizinkan untuk memilih dan mencalonkan diri, sesuai dengan kewajiban HAM internasional negara tersebut.

Sejarah Pemerintahan Ortega-Murillo

Ortega, seorang mantan pejuang sayap kiri, telah memimpin Nikaragua selama hampir dua dekade bersama istrinya, Murillo. Keduanya mengumumkan pada hari Minggu bahwa pemilihan umum tidak akan lagi diadakan di negara tersebut.

Masa jabatan Ortega saat ini dijadwalkan berakhir pada bulan November. Namun, reformasi konstitusi yang disahkan tahun lalu telah memperpanjang masa jabatan presiden dari lima menjadi enam tahun, sehingga pemilu berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 2027.

Sebelum periode kepemimpinan saat ini, Ortega pernah menjadi presiden setelah Revolusi Sandinista dan kembali terpilih pada 1984 sebelum lengser pada 1990.

Kondisi Demokrasi yang Semakin Memburuk

Demokrasi di Nikaragua terus mengalami penurunan sejak pemerintah menindak keras demonstrasi pada 2018 yang menewaskan lebih dari 300 orang. Sejak peristiwa tersebut, Ortega dan Murillo memperketat kontrol melalui pembungkaman aksi protes, pemenjaraan ribuan orang, serta pengasingan paksa terhadap hampir 1 juta warga Nikaragua.

Dilaporkan oleh Al Jazeera, Türk pada Rabu mengkritik pencabutan izin praktik sejumlah pengacara pada awal bulan ini yang dinilainya tidak memiliki dasar hukum. Selain itu, dia juga mencatat setidaknya 46 orang yang masih ditahan secara sewenang-wenang karena alasan politik.

PBB turut menyampaikan kekhawatiran atas perlakuan pemerintah terhadap kelompok keagamaan, termasuk belum jelasnya keberadaan Uskup Abelardo Mata Guevara sejak ditahan pada 29 Juni lalu. Türk mendesak pemerintah Nikaragua untuk segera membebaskan seluruh tahanan politik dengan kemanusiaan dan martabat.

Respons Internasional dan Rencana Ke Depan

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Marco Rubio, menyatakan bahwa rakyat Nikaragua berhak memilih pemimpinnya melalui pemilu yang demokratis. Rubio juga mengajak komunitas internasional untuk bersatu meningkatkan tekanan terhadap pemerintahan Ortega.

Kongres Nikaragua yang dikuasai Partai Sandinista mengumumkan telah mulai menyusun rencana kerja guna melaksanakan arahan Ortega untuk mengakhiri penyelenggaraan pemilu. Ortega mengatakan pemerintah akan bekerja sama dengan parlemen untuk menyusun undang-undang baru yang akan membangun tembok terhadap kelompok oposisi.

Mengutip The Guardian, Majelis Nasional menyebut proses tersebut dilakukan dengan alasan menjaga perdamaian, keamanan, stabilitas, dan keberlanjutan pencapaian dalam memerangi kemiskinan. Meski demikian, hingga kini belum jelas apakah pemilu 2027 benar-benar akan dihapus atau tetap digelar dengan Ortega dan Murillo sebagai satu-satunya pasangan calon tanpa lawan.