Meeting Results: Mahasiswa Ungkap Kronologi Dugaan BEM UBK Terima Uang Terkait Demo

Meeting Results: Mahasiswa Ungkap Dana BEM UBK dalam Aksi Demonstrasi

Meeting Results – Dalam sebuah pertemuan yang menjadi hasil meeting results, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) mengungkap dugaan penerimaan dana dari pihak tertentu terkait aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada 15 Juni 2026. Seorang mahasiswa, Na’ilah Panrita Hartono, menjelaskan bahwa ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH UBK, Muhammad Abdi Maludin, diduga menerima uang untuk mengarahkan jalannya aksi kecil kemarin.

Ketegangan antar-BEM fakultas di UBK mulai terasa sejak aksi demonstrasi yang berlangsung sebelumnya. Perpecahan terjadi antara BEM FISIP, BEM FH, BEM FA, dan BEM Teknik. Na’ilah menyebut, pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu penyebab perbedaan pandangan di antara mereka. Ia menambahkan, suasana pertemuan itu memicu banyak pertanyaan terkait transparansi dan kepentingan yang mungkin tersembunyi.

“Hasil pertemuan itu menjadi penyebab perpecahan di antara BEM-BEM yang sebelumnya berdemo. Pertemuan dengan Gibran mengarah pada tuntutan transparansi, karena banyak mahasiswa merasa dirugikan,” ujarnya.

Mengikuti meeting results tersebut, berbagai akun media sosial mulai menyoroti isu dana yang diterima BEM FH. Mereka mengklaim ada kepentingan terselubung di balik pertemuan itu, dan mengajukan pertanyaan terkait alasan ketua BEM UBK memilih untuk menghadiri pertemuan tersebut. Menurut Na’ilah, banyak mahasiswa merasa heran mengapa Gibran memilih UBK sebagai fokus diskusi.

“Dari hasil pertemuan, muncul pertanyaan besar tentang transparansi. Uang yang diterima BEM FH digunakan untuk mengubah lokasi aksi, tapi detailnya masih jadi tanda tanya,” katanya.

Kronologi Penerimaan Dana

Dalam forum terbuka yang diadakan setelah meeting results, Muhammad Abdi Maludin diwajibkan menjelaskan alasan penerimaan dana. Menurut penjelasannya, uang itu berasal dari aparat kepolisian yang dimaksudkan agar aksi demonstrasi tidak berlangsung di depan Istana Negara, melainkan dipindahkan ke Gedung DPR RI. Namun, rencana perpindahan tidak terlaksana.

“Abdi mengungkap bahwa dana sudah diberikan kepada tujuh orang, termasuk dirinya sendiri. Dari Rp20 juta yang diterima, ia mengaku menerima Rp6 juta, sementara dana lainnya dibagi ke Wakil Ketua BEM FH dan tokoh kampus lainnya,” jelas Na’ilah.

Konflik ini berdampak pada kredibilitas BEM UBK. Mahasiswa menganggap kejadian itu sebagai tanda kegagalan transparansi dalam pengelolaan dana, sehingga mereka mempertanyakan integritas ketua BEM tersebut. Pihak kampus juga disebut menjadi korban karena tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai transaksi dana tersebut.

Tuntutan Mahasiswa

Banyak mahasiswa menuntut pihak kampus untuk mengusut kasus dugaan penerimaan dana tersebut. Mereka menyusun delapan tuntutan yang disampaikan ke rektorat UBK, dengan tenggat waktu 10 hari, yaitu 24 jam per hari, hingga 6 Juli 2026. Dalam meeting results, Na’ilah menyebut tuntutan itu disaksikan oleh Wakil Rektor III, dosen FISIP, dan perwakilan mahasiswa lainnya.

“Kami menginginkan hasil meeting results yang jujur, agar transparansi dana dapat terwujud. Selain itu, kita juga ingin investigasi terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pemberian dana tersebut,” tegasnya.

Tuntutan tersebut memicu respons dari pihak kampus. Beberapa pihak menyanggah bahwa dana diberikan dengan kepentingan yang jelas, sementara mahasiswa masih mempertahankan dugaan adanya konflik kepentingan. Dalam diskusi tersebut, kejelasan tentang alur dana dan pencairan dana menjadi fokus utama.