3 Aturan Baru Proyek Infrastruktur KemenPU, Gak Cuma Asal Bangun Beton

3 Aturan Baru Proyek Infrastruktur: Transformasi Pendekatan Pembangunan Nasional

Portalnara.com – Bogor menjadi pusat perhatian dalam dunia infrastruktur nasional setelah pengumuman 3 Aturan Baru Proyek Infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU). Perubahan fundamental ini menandai pergeseran paradigma dari pembangunan konvensional yang hanya berfokus pada volume fisik menuju pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Proyek-proyek infrastruktur masa depan tidak lagi sekadar menebar beton di berbagai lokasi, melainkan mempertimbangkan dampak lingkungan, ekonomi lokal, dan identitas wilayah secara holistik.

Pernyataan resmi mengenai kebijakan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, dalam acara International Lecture Series yang diselenggarakan di Kebun Raya Bogor. Acara bergengsi tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Aksa Harita Bhumi (AHB), Institut Advokasi dan Legalisasi Indonesia (IALI) Jakarta, serta Perkumpulan Pengusaha Hutani Indonesia (PPHI). Melalui forum ini, pemerintah ingin menyampaikan visi baru dalam pembangunan infrastruktur yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan kelestarian alam.

Infrastruktur untuk Pemerataan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Salah satu pilar utama dari 3 Aturan Baru Proyek Infrastruktur adalah kewajiban setiap alokasi pembangunan dalam Rencana Strategis (Renstra) KemenPU periode 2025–2029 untuk menyentuh kawasan pedesaan secara merata. Langkah strategis ini bertujuan mendorong pemerataan ekonomi langsung di tingkat tapak atau komunitas lokal. Dengan demikian, pemerintah berharap dapat menekan angka kemiskinan hingga mencapai nol persen dalam jangka menengah.

“Kita harus membangun dari desa, dari bawah untuk pemerataan ekonomi. Kita upaya tekan kemiskinan jadi nol, dan pertumbuhan ekonomi harus 8 persen sesuai Asta Cita,” ujar Wamen PU Diana Kusumastuti dengan tegas.

Kepatuhan terhadap NSPK dan Larangan Clearing Total

KemenPU juga memperketat pengawasan terhadap spesifikasi teknis di lapangan sebagai bagian dari 3 Aturan Baru Proyek Infrastruktur. Seluruh kontraktor serta pelaksana proyek kini diwajibkan mematuhi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) secara ketat tanpa terkecuali. Alasan efisiensi anggaran tidak lagi dapat digunakan sebagai pembenaran untuk merusak mutu fasilitas publik yang dibangun.

“Kualitas harus bagus, sesuai dengan NSPK-nya, sesuai dengan spesifikasinya. Ini jangan diganti-ganti. Standarnya harus aman, andal, dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, praktik perataan lahan secara total atau clearing kini dilarang keras dalam implementasi proyek. Pelaksana proyek hanya diperbolehkan menebang vegetasi yang benar-benar bersinggungan langsung dengan tapak bangunan. Konsep hortikultura dan living infrastructure wajib diterapkan agar ekosistem alami tidak rusak dan dapat terus berfungsi sebagai penyangga lingkungan.

“Kalau membangun, jangan tebang semua pohon, tetapi yang terdampak bangunan saja. Berapa tahun kita harus menunggu untuk dapat pohon tinggi lagi? Lama. Jangan cuma bangun beton-beton saja,” kata Diana.

Infrastruktur yang Menghormati Lanskap dan Identitas Wilayah

Diana juga menekankan bahwa infrastruktur tidak boleh tampil kaku atau merusak pemandangan kota sebagai prinsip dalam 3 Aturan Baru Proyek Infrastruktur. Desain bangunan dan fasilitas umum diwajibkan mengadopsi elemen arsitektur lanskap lokal yang mencerminkan karakter wilayah. Selain itu, tata pencahayaan yang memadai juga menjadi syarat penting untuk menciptakan ruang publik yang aman dan hidup di malam hari.

“Infrastruktur harus mampu membentuk identitas kewilayahan, menghadirkan ruang publik yang nyaman, serta meningkatkan kualitas visual lingkungan kita jadi lebih cantik. Tambahin lampu-lampu yang penting,” pungkasnya.