Meeting Results: Wansus: Bos Buruh Said Iqbal Jadi Penasihat Prabowo, Masih Boleh Demo?
Penasihat Prabowo Said Iqbal Jadi Fokus Diskusi Kebijakan Buruh Meeting Results - Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Said Iqbal, tokoh buruh dan ketua
Penasihat Prabowo Said Iqbal Jadi Fokus Diskusi Kebijakan Buruh
Meeting Results – Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Said Iqbal, tokoh buruh dan ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), sebagai Penasihat Khusus Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Penunjukan ini menjadi langkah strategis dalam Meeting Results yang diadakan di Istana Negara, menggambarkan pergeseran Said Iqbal dari posisi pendukung kebijakan luar pemerintahan menjadi bagian aktif dalam lingkaran kekuasaan. Sebelumnya, ia bersama KSPI telah menekankan berbagai isu ketenagakerjaan, seperti penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah, melalui gerakan di luar institusi pemerintah.
Hubungan Ideologis dan Konsistensi Pendekatan
Dalam wawancara khusus dengan IDN Times, Said Iqbal menjelaskan bahwa keputusan untuk menjadi penasihat berdasarkan hubungan ideologis yang kuat antara KSPI dan Partai Buruh dengan Prabowo Subianto. Meski sudah menjadi penasihat, Iqbal tetap menekankan bahwa peran ini tidak menghilangkan kemampuan KSPI untuk kritis dan berdemo. Dalam Meeting Results, ia menjelaskan bahwa perjuangan KSPI terhadap kebijakan upah minimum 2027 dan reformasi industri tetap akan menjadi fokus utama.
“Dalam Meeting Results, kami memastikan bahwa kebijakan Prabowo sejalan dengan tujuan kami,” ujar Said Iqbal. “Misalnya, konsep jaminan makanan yang diperkenalkan melalui MBG (Makanan Bagi Generasi) dan janji pendidikan gratis sampai S1 menjadi alasan utama kami menerima jabatan ini.”
KSPI dan Prabowo telah berdiskusi panjang dalam berbagai forum, seperti Hambalang dan Kertanegara, sebelumnya. Diskusi tersebut membahas beberapa isu penting seperti peningkatan upah buruh dan pengarusutamaan BUMN sebagai perekonomian utama. Said Iqbal menjelaskan bahwa kebijakan teknis seperti penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah tetap akan diawasi oleh KSPI, meski ia kini memiliki posisi lebih strategis dalam Meeting Results.
Strategi Kolaborasi dan Revisi Kebijakan
Dalam Meeting Results, Said Iqbal menekankan bahwa peran penasihat bukan hanya untuk mengambil keputusan, tetapi juga untuk mengawal kebijakan secara langsung. Hal ini menjadi strategi baru untuk memastikan aspirasi buruh terakomodasi dalam kebijakan pemerintahan Prabowo. “Kami ingin negara memberi makan rakyat tanpa menguras fiskal,” tambahnya. “Ini adalah salah satu fokus kami, baik melalui MBG maupun jaminan pendidikan gratis sampai S1, yang juga menjadi prioritas Presiden Prabowo.”
Kebijakan upah minimum yang ditetapkan Prabowo pada tahun pertama jabatan menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Naiknya upah sebesar 6,5 persen pada 2024, serta peningkatan penggunaan rumus inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu di tahun kedua, dinilai berimbang oleh Said Iqbal. Meski ada perbedaan dalam menetapkan indeks, akhirnya tercapai kesepakatan antara pemerintah dan serikat buruh dalam Meeting Results tersebut.
Meeting Results ini juga menjadi momentum untuk mengevaluasi kebijakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang diberlakukan sebelumnya. Said Iqbal mengkritik kebijakan ini karena dinilai kurang mendukung kepentingan buruh, terutama dalam menegaskan peran pemerintah dalam mengatur hubungan industrial. Ia berharap dengan kehadiran KSPI dalam lingkaran kekuasaan, akan ada kebijakan yang lebih adil dan transparan untuk melindungi hak pekerja.
Implikasi dan Harapan Reformasi
Meeting Results yang dihadiri oleh perwakilan KSPI dan pihak Istana Negara dinilai menjadi titik balik penting bagi kebijakan ketenagakerjaan. Said Iqbal menegaskan bahwa penasihatannya tidak menghilangkan kemampuan KSPI untuk tetap mengkritik kebijakan teknis. “Meski menjadi penasihat, kami tetap bisa berdemo dan mengawal kebijakan secara efektif,” jelasnya. Ia menilai peran ini memberikan kesempatan untuk berkoordinasi lebih baik dengan pemerintah, sekaligus memastikan aspirasi buruh tidak terabaikan.
Harapan besar ditempatkan pada Meeting Results ini, dengan menargetkan kebijakan upah minimum 2027 yang lebih adil. Said Iqbal menyebutkan bahwa KSPI dan Partai Buruh akan terus berupaya untuk memastikan reformasi yang jelas dan berkelanjutan, terutama dalam bidang ketenagakerjaan. Meski ada tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan pengusaha dan buruh, ia yakin langkah ini akan membuka ruang dialog yang lebih produktif dalam pemerintahan Prabowo.