Special Plan: China Sanksi 20 Entitas Jepang, Ekspor Mineral Tanah Jarang Ikut Dibatasi

Special Plan: China Perketat Sanksi Terhadap Jepang untuk Batasi Ekspor Mineral Tanah Jarang

Special Plan – Dalam upayanya memperkuat tekanan politik dan ekonomi terhadap Jepang, Pemerintah Tiongkok mengumumkan penerapan Special Plan baru pada Senin (29/6/2026). Langkah ini memasukkan 20 entitas Jepang ke dalam daftar pengendalian ekspor, termasuk perusahaan dan lembaga yang terlibat dalam penggunaan mineral tanah jarang untuk kepentingan militer dan sipil. Tujuan utamanya adalah memastikan sumber daya strategis tidak digunakan untuk mendukung operasi militer Jepang, khususnya dalam konteks isu Taiwan.

Detail Kebijakan Special Plan

Kebijakan Special Plan mencakup lembaga seperti Institut Nasional untuk Studi Pertahanan dan Pusat Riset Sistem Angkatan Laut. Selain itu, tiga perusahaan Jepang—Mitsubishi Precision, MHI Logitech, dan Kawajyu Gifu Manufacturing—juga menjadi target sanksi. Beijing mengklaim bahwa entitas-entitas ini terlibat dalam peningkatan kemampuan pertahanan Jepang, terutama melalui pengembangan teknologi militer yang canggih.

“Kebijakan ini dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku dan dinilai sah serta masuk akal,” kata juru bicara Kementerian Perdagangan China.

Dalam rangka Special Plan, 20 organisasi Jepang lainnya ditambahkan ke dalam daftar pemantauan khusus. Contohnya mencakup Mitsui E&S, Terra Drone, dan Hitachi Advanced Systems. Dengan status ini, eksportir Jepang wajib menyertakan analisis risiko dan jaminan tertulis agar barang yang dikirim tidak digunakan untuk mendukung kekuatan militer Tokyo.

Respons Jepang dan Kontroversi

Kebijakan ekspor dalam Special Plan dianggap sebagai kelanjutan dari langkah sebelumnya yang diterapkan sejak Februari 2026. Pemerintah Jepang mengkritik keputusan China ini, menilai bahwa aturan tersebut tidak adil dan berujung pada protes keras. Menurut Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Minoru Kihara, kebijakan ini hanya berlaku bagi Jepang, berbeda dari praktik internasional yang lebih seimbang.

“Jepang tidak dapat menerima kebijakan ini dan sangat menyesalkan keputusan China,” ujar Kihara.

Kontroversi memuncak setelah Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menyampaikan ancaman situasi darurat di Taiwan selama pidatonya di parlemen. Sejak memimpin pemerintahan, Takaichi menjadikan pertahanan sebagai agenda utama, dengan meningkatkan anggaran militer hingga 2 persen dari PDB dan mendorong reformasi konstitusi yang cenderung pasifis. Kebijakan Special Plan dianggap sebagai respons langsung terhadap langkah penguatan militer Jepang tersebut.

Analisis Ekonomi dan Strategi Tiongkok

Dosen Edith Cowan University di Perth, Naoise McDonagh, menilai bahwa tindakan Beijing dalam Special Plan menunjukkan upaya memanfaatkan pengaruh ekonominya untuk mendesak negara-negara yang menantang kepentingan inti Tiongkok. Langkah ini juga dianggap sebagai pesan peringatan bagi negara lain mengenai risiko ekonomi jika tidak mematuhi garis merah terkait isu Taiwan.

Pemerintah Tiongkok menegaskan bahwa sanksi dalam Special Plan tidak akan mengganggu hubungan perdagangan ekonomi normal dengan Jepang. Namun, Jepang sedang mengevaluasi dampak dari kebijakan ini, termasuk kemungkinan kenaikan harga bahan baku yang dipengaruhi oleh pembatasan ekspor mineral tanah jarang.

Konteks Global dan Perbandingan

Dalam Special Plan, China menunjukkan konsistensi dalam mengatur aliran bahan strategis ke negara-negara yang dianggap menjadi ancaman terhadap kepentingannya. Pada masa sebelumnya, Tiongkok juga pernah membatasi ekspor mineral tanah jarang ke negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Eropa. Perbedaan utama dari Special Plan kali ini adalah penggunaan persyaratan analisis risiko sebagai alat kontrol lebih ketat.

Analisis menunjukkan bahwa kebijakan Special Plan bukan hanya berdampak pada perdagangan, tetapi juga memengaruhi hubungan geopolitik antara Tiongkok dan Jepang. Dengan membatasi akses mineral tanah jarang, Beijing berusaha mengurangi kemampuan Jepang dalam mengembangkan teknologi pertahanan yang bisa diarahkan ke arah konflik dengan Tiongkok di wilayah Taiwan.