Key Discussion: Daftar 7 Tersangka Korupsi MBG: Tambah 2 Perwira Polisi dan TNI

Key Discussion: Penambahan 2 Perwira Polisi dan TNI ke Daftar Tersangka Korupsi MBG

Key Discussion – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengumumkan penambahan dua nama perwira polisi dan TNI ke daftar tersangka kasus korupsi dugaan penyalahgunaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dua individu ini adalah Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan (LMI) dan Kolonel Cpl Budi Utomo, yang kini menjadi bagian dari total tujuh tersangka. Penyelidikan terus berlanjut, dengan beberapa peran masing-masing tersangka mulai terungkap secara rinci.

Kasus ini terkait dengan program MBG yang bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi pelajar. Kejaksaan menyebutkan bahwa LMI, yang bertugas di Dirdik Jampidsus, terlibat dalam pembentukan PT SGI sebagai perusahaan yang mengelola ompreng (bahan makanan). Ia menetapkan harga secara langsung, kemudian meminta persetujuan dari Sony Sonjaya sebelum menyalurkan ke calon mitra SPPG. Syarief Sulaeman Nahdi, dalam kesempatan wawancara, menjelaskan bahwa proses ini dirancang agar calon mitra bisa lolos verifikasi dengan mudah.

“Kesepakatan antara SS dan LMI memastikan calon mitra SPPG yang diberi akses langsung ke PT SGI dapat melewati tahap penilaian tanpa hambatan,” ujar Syarief. Hal ini memberikan keuntungan besar kepada para pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di sisi lain, Kolonel Budi Utomo terlibat dalam proyek pengadaan sepeda motor listrik dengan anggaran mencapai Rp1.035.515.297.908,02. Kasus ini terungkap karena ada indikasi manipulasi dalam proses serah terima barang, termasuk peningkatan harga (mark up) yang tidak disebutkan dalam kontrak. Penyelidikan menunjukkan bahwa hanya 3.229 unit dari 21.081 kendaraan yang benar-benar terlaksana, meski pembayaran sudah mencapai 100%.

Kasus ini memperlihatkan kerugian negara yang signifikan. Syarief menambahkan bahwa penyalahgunaan anggaran tersebut terjadi karena adanya intervensi dalam proses seleksi mitra MBG. Tersangka lain, seperti Dadan Hindayana dan Sony Sonjaya, diduga memberikan akses ke yayasan tertentu untuk memastikan calon mitra bisa lolos tanpa proses yang ketat. Key Discussion mengungkap bahwa ada pengaturan yang memengaruhi verifikasi melalui orang dekat seperti Asep Yusuf Somantri (AYS).

Peralihan Peran dan Keterlibatan Lebih Lanjut

Dalam Key Discussion terbaru, Kejagung menyebutkan bahwa Andri Mulyono, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT), juga menjadi tersangka. Ia terlibat dalam pengadaan motor listrik untuk operasional SPPG setelah bertemu dengan Lodewyk Pusung. Syarief menjelaskan bahwa Andri aktif berkomunikasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejak Februari 2025, yang menunjukkan tingkat keterlibatan yang intensif dalam pengelolaan anggaran.

Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, Glory Harimas Sihombing, menjadi tersangka karena dianggap memberikan kontribusi dalam menetapkan mitra pelaksana MBG. Dadan Hindayana, eks Kepala BGN, diduga memanfaatkan posisinya untuk menyediakan akses ke yayasan tersebut. Key Discussion menyoroti bahwa yayasan ini berperan sebagai penyaring mitra, meski prosesnya dianggap tidak transparan.

Penyelidikan terus berjalan dengan berbagai langkah penyelidikan. Kejaksaan Agung telah menyerahkan kasus Kolonel Budi Utomo ke Jaksa Agung Muda Militer (Jampidmil) untuk dilanjutkan. Sementara itu, kasus LMI dan Sony Sonjaya masih dalam proses investigasi, dengan kemungkinan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap detail penyalahgunaan program. Key Discussion menyatakan bahwa penambahan dua tersangka ini memperkuat sinyal bahwa korupsi MBG melibatkan jaringan yang luas, termasuk lembaga pemerintah dan swasta.

Kasus korupsi MBG ini tidak hanya mengarah pada penyalahgunaan anggaran, tetapi juga menggambarkan bagaimana sistem verifikasi bisa dimanipulasi. Dengan Key Discussion yang terus memperluas cakupan penyelidikan, Kejaksaan Agung berharap bisa mengungkap semua pelaku, baik yang langsung maupun tidak langsung, serta menyelesaikan penyelidikan dalam waktu yang lebih cepat. Skenario ini juga memperlihatkan keterlibatan anggota TNI dan polisi dalam korupsi yang disebut-sebut memengaruhi program nasional.