Main Agenda: Sipil Latihan Militer, TNI Urus Sawah di Era Prabowo, Normal kah?
h di Era Prabowo, Normalkah? Main Agenda menjadi fokus utama dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dengan penekanan pada peran baru TNI di sektor
Sipil Latihan Militer, TNI Urus Sawah di Era Prabowo, Normalkah?
Main Agenda menjadi fokus utama dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dengan penekanan pada peran baru TNI di sektor pertanian dan pelatihan fisik bagi warga sipil. Di bawah pemerintahan ini, Angkatan Bersenjata TNI diberikan tanggung jawab yang lebih luas, termasuk pengelolaan lahan pertanian, yang dianggap sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan kinerja institusi. Namun, kebijakan ini memicu pertanyaan: apakah peran TNI dalam urusan sipil sudah seimbang, atau justru mengubah fungsi utama militer?
Strategi Utama: TNI Berkontribusi dalam Produksi Pangan
Dalam acara Puncak Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026), Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa TNI memiliki peran penting dalam pengelolaan lahan pertanian. Ia menekankan bahwa kehadiran militer di bidang pertanian bukanlah kejadian baru, dengan contoh seperti Angkatan Laut yang menanam kedelai dan Angkatan Udara yang terlibat dalam penanaman tebu. “Kita sekarang tidak lagi berada dalam gejala dwifungsi atau order baru, tetapi sudah mencapai dwifungsi yang lebih modern, bahkan ada yang menyebut multifungsi dalam konteks politik,” kata Hussein Ahmad, Wakil Direktur Imparsial, Jumat (3/7/2026).
Pembangunan kemitraan antara TNI dan sektor pertanian dilakukan sebagai bagian dari Main Agenda pemerintahan Prabowo. Tujuan utamanya adalah memperkuat kemampuan negara dalam memproduksi pangan secara efisien, terutama di daerah-daerah yang minim sumber daya. Namun, di sisi lain, kegiatan pelatihan militer bagi warga sipil juga mendapat sorotan, terutama karena dikaitkan dengan peningkatan korban dalam latihan fisik yang terkadang bersifat intensif.
Retret Kabinet: Latihan Militer Sebagai Penjaga Konsistensi
Kebijakan Main Agenda ini diperkuat melalui Retret Kabinet Merah Putih yang dimulai pada 24–27 Oktober 2024 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Retret ini dirancang untuk membangun kedisiplinan, kekompakan, dan visi bersama antar anggota kabinet. Pada acara tersebut, para menteri, kepala badan, dan wakil menteri mengikuti latihan baris berbaris serta kegiatan fisik pagi hari. Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, mengatakan bahwa latihan militer menjadi alat untuk meningkatkan kinerja dan loyalitas para pejabat.
Retret gelombang pertama diadakan pada 21–28 Februari 2025, sedangkan gelombang kedua pada 23–26 Juni 2026 di IPDN Jatinangor, Sumedang. Program ini menunjukkan komitmen pemerintahan Prabowo untuk menyelaraskan tugas militer dengan tugas-tugas sipil. Namun, beberapa ahli mempertanyakan apakah hal ini akan mengganggu fungsi utama TNI sebagai penjaga keamanan nasional.
Kritik dan Tanggapan Terhadap Perubahan Peran TNI
Sementara itu, kehadiran militer di ranah sipil juga mendapat sorotan dari sejumlah kalangan. Hussein Ahmad menyoroti bahwa kebijakan ini mulai dijalankan sejak era Presiden Joko “Jokowi” Widodo, terutama setelah pemenangan Pilpres 2019. Ia menyatakan bahwa Prabowo, sebagai Menteri Pertahanan pada masa tersebut, memperluas peran TNI ke sektor-sektor non-militer seperti program tanam jagung dan pengelolaan lahan pertanian di Kalimantan.
Menanggapi kritik tersebut, Donny Ermawan Taufanto dari Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan dasar militer tetap menjadi bagian penting dari program peningkatan kinerja TNI di era Prabowo. “Latihan ini bertujuan memperkuat disiplin dan jiwa korsa, serta membangun kerja sama tim antar lembaga,” jelasnya. Meski demikian, ada yang menilai bahwa kebijakan Main Agenda ini perlu diawasi agar tidak berdampak negatif pada fungsi bela negara TNI.
Pelatihan militer bagi warga sipil, terutama di lingkungan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dianggap sebagai langkah untuk menciptakan cadangan kekuatan nasional yang lebih luas. Namun, kegiatan ini juga menghadirkan tantangan dalam menyeimbangkan antara kewajiban militer dan tugas sipil. Dengan Main Agenda yang berfokus pada modernisasi dan dekonsentrasi tugas, TNI diberi ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang, termasuk pertanian.
