Official Announcement: Nadiem Makarim Resmi Laporkan 4 Hakim ke Komisi Yudisial

Nadiem Makarim Laporkan 4 Hakim ke Komisi Yudisial dalam Official Announcement

Official Announcement – Dalam Official Announcement terbaru, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim secara resmi melaporkan empat hakim ke Komisi Yudisial (KY) terkait kasus korupsi yang menimpa dirinya. Tindakan ini dilakukan setelah ia dan tim pengacaranya, serta istrinya Franka Franklin, menyatakan tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Laporan tersebut menyoroti dugaan pelanggaran kode etik dalam proses sidang, yang dianggap merugikan Nadiem dalam kasus pengadaan Laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

Bukti Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim

Official Announcement ini mengungkapkan bahwa tim kuasa hukum Nadiem telah menemukan fakta-fakta yang menunjukkan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan oleh hakim-hakim terlibat. Ari Yusuf Amir, kuasa hukumnya, menjelaskan bahwa fakta yang seharusnya menjadi dasar putusan diabaikan, sementara fakta tidak relevan justru diperkuat. “Kami yakin laporan ini akan memberikan wawasan jernih tentang proses sidang yang berlangsung, serta mengungkap pelanggaran etika profesional oleh empat hakim tersebut,” tegas Ari.

Sejumlah fakta yang menjadi dasar Official Announcement meliputi rekaman sidang yang menunjukkan sikap hakim Purwanto S. Abdullah dan Sunoto yang dianggap tidak objektif. Dalam video tersebut, dua hakim tersebut terlihat mengabaikan bukti-bukti yang meringankan Nadiem, sementara memperdalam bukti yang dikritik. “Bukti ini sangat jelas dan terbukti secara langsung, sehingga kami yakin KY akan memperhatikan laporan ini,” tambah Ari.

Proses Penegakan Hukum dan Dugaan Bias

Nadiem Makarim dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi pengadaan perangkat komputer dan manajemen CDM. Dalam Official Announcement ini, Nadiem bersama timnya mengklaim bahwa putusan hakim menunjukkan bias dan ketidakseimbangan dalam penilaian. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa pengadilan tidak mempertimbangkan semua alat bukti yang relevan. “Kami melaporkan hakim-hakim tersebut untuk memastikan proses hukum tetap adil dan transparan,” jelas Franka Franklin, istrinya.

Salah satu titik kontroversi dalam laporan Official Announcement adalah ketidaktahuan hakim Purwanto S. Abdullah yang dianggap mengadili kasus kliennya meski sebelumnya terlibat dalam proses pemeriksaan. Menurut tim Nadiem, hakim ini ditunjuk pada 9 Desember 2025, tetapi putusan KY terhadapnya diumumkan pada 8 Desember 2025, sebelum proses sidang selesai. “Ini menunjukkan adanya konflik kepentingan yang tidak dinyatakan secara jelas,” ujar Ari.

Konteks Kasus dan Langkah Selanjutnya

Kasus Nadiem Makarim mengemuka setelah ia diberikan hukuman penjara 10 tahun, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta uang pengganti Rp809 miliar subsider 5 tahun kurungan. Tuntutan awal dari jaksa adalah 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan. Dalam Official Announcement ini, Nadiem berharap KY dapat menindak hakim-hakim yang diduga melanggar etika profesional, termasuk dalam proses penilaian bukti-bukti penting.

“Kami sudah resmi mengajukan laporan ke Komisi Yudisial sebagai bagian dari Official Announcement kami. Ini adalah langkah penting untuk memperbaiki keadilan dan memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam proses hukum,” ujar Ari Yusuf Amir dalam konferensi pers terpisah.

Sebagai bagian dari Official Announcement, Nadiem juga menyoroti kesalahan dalam perhitungan uang pengganti yang tercantum dalam putusan. Total denda yang diberikan mencapai Rp5,6 triliun, terdiri dari Rp809.596.125.000 dan Rp4.871.469.603.758. Tim hukum Nadiem menegaskan bahwa bukti-bukti yang diserahkan ke KY cukup kuat untuk menggugat putusan pengadilan. “Kami yakin KY akan melakukan investigasi menyeluruh dan memberikan keputusan yang adil,” pungkas Ari.