Anggota DPR Desak BGN Terbitkan SE Larangan Barang Subsidi untuk MBG

BGN Diminta Keluarkan Surat Edaran Larangan Barang Subsidi untuk Program MBG

Portalnara.com – Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, memberikan ultimatum tegas kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi agar tidak memanfaatkan barang-barang subsidi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Larangan ini mencakup penggunaan gas melon berukuran tiga kilogram, minyak goreng bendera, serta beras SPHP yang menjadi hak masyarakat.

“Tidak boleh ya! Tidak boleh masak untuk MBG memakai Minyak Kita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilo, dan tidak boleh memakai beras-beras kita SPHP. Tidak boleh!”

Sudaryono menambahkan bahwa masyarakat yang menemukan pelanggaran harus segera melaporkannya kepada BGN. Langkah ini diambil untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Irma Chaniago Dorong Sanksi Tegas bagi Pelanggar

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Chaniago, menyampaikan permintaan serupa kepada BGN. Ia mengusulkan agar surat edaran yang diterbitkan memuat sanksi konkret bagi SPPG yang melanggar aturan penggunaan barang subsidi. Menurut Irma, Sudaryono seharusnya tidak hanya menyampaikan pernyataan melalui media sosial, melainkan mengeluarkan surat resmi kepada seluruh SPPG di Indonesia.

“Kalau itu seharusnya Pak Sudar jangan bicara di medsos. Tapi dia harus mengeluarkan surat edaran ke semua SPPG yang ada, berikut sanksi yang akan dikenakan di surat edaran itu,” kata Irma di Gedung DPR RI, Selasa (28/7/2027).

Evaluasi Rutin Koordinator Wilayah dan Cabang

Irma juga mendorong BGN untuk lebih aktif memutar pimpinan koordinator wilayah di berbagai daerah. Hal ini diperlukan karena masih banyak SPPG yang belum menyalurkan menu MBG sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Evaluasi rutin terhadap krowil dan korcab di daerah menjadi kunci agar anggaran besar program MBG dapat terealisasi sesuai target pemerintah.

“Karena ini berkaitan dengan anggaran negara, ya, anggaran yang nggak boleh disia-siakan untuk bisa ee apa namanya, program ini mendapatkan target sesuai yang diharapkan Presiden,” kata Legislator NasDem itu.

Stabilisasi Harga untuk Petani dan Peternak

Mantan Wakil Menteri Pertanian tersebut juga meminta SPPG membeli bahan pokok sesuai harga acuan pemerintah. Tujuannya adalah agar tidak merugikan peternak dan petani. Program MBG berfungsi sebagai stabilisator pasokan dan harga di level paling bawah.

“Maka si Kepala Dapur harus membeli telur bukan kemudian 12.000-15.000, harus membeli telur di harga acuan pemerintah, untuk supaya memastikan stabilisasi harga, peternak tidak dirugikan,” kata Ketua DPD Gerindra Jateng itu.

Sudaryono menyampaikan pernyataannya dalam jumpa pers di Kantor BGN Jakarta pada Senin (27/7/2026). Pernyataan ini memperkuat komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara program bantuan sosial dan kesejahteraan pelaku usaha pertanian serta peternakan.