Celios Kritik URI: Mahasiswa Sulit Bayar UKT, Please Hentikan Pemborosan Ini

Media Wahyudi Askar dari Celios Soroti Pemborosan Anggaran di Tengah Kebutuhan Pendidikan

Portalnara.com – Keberadaan Universitas Republik Indonesia (URI) yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat tanggapan kritis dari lembaga think tank. Center of Economic and Law Studies (Celios) melalui Direktur Kebijakan Publiknya, Media Wahyudi Askar, menyampaikan keheranan atas keputusan pendirian kampus baru tersebut.

Media Askar menuliskan pertanyaan-pertanyaan penting melalui platform Instagram pada hari Jumat, 24 Juli 2026. Ia menanyakan siapa yang mengusulkan pendirian kampus baru dan apakah kajian mendalam telah dilakukan sebelumnya. IDN Times telah memperoleh izin resmi untuk mengutip pernyataan tersebut.

Indonesia Terlalu Banyak Perguruan Tinggi

Menurut Media Askar, jumlah institusi pendidikan tinggi di Indonesia mencapai 4.303 unit. Angka ini dinilai berlebihan mengingat populasi negara yang hanya sekitar 285 juta jiwa. Rasio yang terbentuk adalah satu kampus untuk setiap 66 ribu penduduk.

Kita sudah memiliki terlalu banyak kampus. Bandingkan dengan negara lain, rasio kita jauh lebih padat. Jepang memiliki satu kampus untuk 153 ribu penduduk, Australia satu untuk 159 ribu, sementara Inggris mencapai satu untuk 418 ribu penduduk. Ya Rabbi, Indonesia sudah punya 4.303 perguruan tinggi untuk 285 juta penduduk, kita udah kebanyakan kampus, ucap Media Askar.

Kritik lebih lanjut disampaikan mengenai kualitas infrastruktur pendidikan. Kampus-kampus di Indonesia masih menghadapi kekurangan tenaga pengajar, laboratorium, fasilitas riset, hingga beasiswa. Ironisnya, beberapa institusi justru mengalami kekurangan jumlah mahasiswa.

Ayolah, please hentikan pemborosan anggaran ini, tegasnya.

Utang Tunjangan Dosen dan Keterbatasan Dana Pendidikan

Media Askar juga menyoroti masalah keuangan yang belum terselesaikan. Pemerintah masih menanggung utang sebesar Rp5,7 triliun untuk tunjangan dosen PNS yang belum dibayarkan. Sementara itu, mahasiswa mengalami kesulitan dalam membayar UKT.

Dari sisi anggaran, beasiswa nasional hanya dialokasikan Rp15 triliun per tahun, yang setara dengan 12 hari pelaksanaan MBG. Dana penelitian pun hanya mencapai 0,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

URI sebagai Integrasi Pendidikan Nasional

Di sisi lain, pembentukan URI merupakan bagian dari strategi pemerintah menyiapkan sumber daya manusia berkualitas. Lembaga ini dirancang untuk menghasilkan pemimpin Indonesia di masa depan melalui konsep yang menggabungkan pendidikan, pembinaan karakter, dan pengembangan kepemimpinan dalam satu ekosistem.

Gubernur URI, Donny Ermawan, yang dilantik pada Rabu, 22 Juli 2026, menjelaskan bahwa URI merupakan upaya menyatukan berbagai program pengembangan talenta nasional. Program ini mencakup jenjang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi, termasuk pendidikan aparatur negara dan BUMN.

Bapak Presiden ini sangat concern dengan sumber daya manusia, terutama untuk pemimpin Indonesia di masa depan khususnya. Nah, inilah beliau menginginkan adanya pendidikan-pendidikan baik di tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan juga di pemerintahan. Nah, beliau ingin mengkonsolidasikan, mengintegrasikan beberapa pendidikan yang sudah ada saat ini, ujar Donny di Istana Negara.

Struktur dan Tugas BPPK

URI juga dikenal dengan nama lain, yaitu Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK). Melalui lembaga ini, pemerintah akan mengelola institusi-institusi pendidikan strategis untuk mencetak calon pemimpin nasional dengan kemampuan akademik, manajerial, dan karakter kebangsaan yang kuat.

Donny Ermawan menyebutkan beberapa program yang akan diintegrasikan, termasuk Sekolah Unggulan Garuda yang sudah ada maupun yang akan ditransformasi. Pemerintah juga berencana mendirikan 10 Universitas Republik Indonesia di berbagai wilayah.

Di bawah naungan BPPK, terdapat tiga institusi utama. Pertama adalah Badan Pengelola Sekolah Unggulan, kedua Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan ketiga Lembaga Administrasi Negara (LAN). Peran LAN diperluas tidak hanya untuk membina ASN, tetapi juga menyiapkan sumber daya manusia di lingkungan BUMN.

Nah, Lembaga Administrasi Negara ini yang ada, sudah ada saat ini akan diintegrasikan tapi akan ditambahkan tugas dan fungsinya. Akan diperkuat. Kalau selama ini melaksanakan khususnya pembinaan untuk ASN, nantinya akan kita tambahkan juga untuk BUMN. Jadi penyiapan karyawan untuk BUMN juga akan dilaksanakan di Lembaga Administrasi Negara, jelas Donny.

Konsep URI sebenarnya telah dimulai melalui Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan, yang menjadi fondasi integrasi sistem pendidikan nasional menuju visi Indonesia yang lebih maju.