Key Strategy: Rocky Gerung Desak Prabowo Pangkas Kabinet hingga 90 Persen

Key Strategy: Rocky Gerung Sarankan Prabowo Kucilkan Kabinet Hingga 90 Persen

Key Strategy – Dalam upaya memperkuat efisiensi dan koherensi kebijakan pemerintahan, Rocky Gerung, seorang pengamat politik ternama, menawarkan Key Strategy yang mengejutkan: mengurangi jumlah anggota kabinet hingga 90 persen. Saran ini muncul sebagai bagian dari kritiknya terhadap struktur pemerintahan saat ini yang dianggap terlalu kompleks dan tidak fokus. Dalam wawancara dengan Editor in Chief IDN Times, Uni Lubis, Rocky menyatakan bahwa penyesuaian besar-besaran pada kabinet dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan penerapan ide-ide Prabowo Subianto secara konsisten dan terarah. Key Strategy ini juga bertujuan untuk menghindari pemborosan sumber daya dan meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan rakyat.

Analisis Struktur Kabinet Menurut Rocky Gerung

Rocky menekankan bahwa kabinet yang terlalu besar bisa mengakibatkan tumpang tindih tugas dan kesulitan dalam koordinasi. “Presiden seharusnya melakukan pengurangan besar-besaran, yaitu keputusan untuk memangkas kabinetnya, yang mungkin bisa menjadi Key Strategy utama dalam menghadapi tantangan pemerintahan,” katanya. Menurut Rocky, dengan menurunkan jumlah anggota kabinet, energi inti dari ide-ide presiden dapat dikembangkan secara sistematis oleh yang tersisa, sehingga mengurangi risiko kehilangan arah dalam kebijakan.

“Dengan menurunkan jumlah anggota kabinet hingga 90 persen, kita bisa memastikan bahwa pemikiran sosialisme dan Prabowonomics diimplementasikan secara tepat,” ujar Rocky. Ia menyampaikan bahwa terlalu banyak menteri yang terlibat dalam kegiatan politik dan administratif bisa mengganggu fokus pada kebijakan utama. Key Strategy ini, menurutnya, akan membantu Prabowo menghindari pengaruh dari segelintir pihak yang tidak sepenuhnya mendukung visinya.

Kabinet Merah Putih: Struktur dan Kritik Terhadap Konsistensi

Kabinet Merah Putih saat ini terdiri dari 48 menteri, 54 wakil menteri, dan enam pejabat setara menteri. Dalam beberapa bulan terakhir, Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle kabinet sebanyak enam kali, termasuk pemecatan Dadan Hindayana dari posisi Kepala Badan Gizi Nasional setelah terlibat dalam skandal korupsi MBG pada Senin, 8 Juni 2026. Namun, Rocky Gerung menilai bahwa frekuensi perubahan ini justru menunjukkan ketidakstabilan dalam pengambilan keputusan dan kebutuhan untuk membangun Key Strategy yang lebih terstruktur.

“Prabowo disandera oleh kepentingan yang mungkin tidak bisa dijelaskan, tapi dia akan anggap, ‘Ini mereka yang sudah berdarah-darah untuk menangkan saya,’ iya, tapi mereka juga berdarah-darah dengan prinsip transaksional,” tambah Rocky. Ia menyoroti bahwa tidak semua anggota kabinet benar-benar memahami konsep Prabowonomics dan sosialisme yang diusung presiden. Key Strategy ini, kata Rocky, juga perlu melibatkan pemilihan menteri yang lebih loyal terhadap visi nasional, bukan hanya kepentingan pribadi.

Rocky Gerung berpendapat bahwa kabinet yang terlalu besar tidak hanya memakan biaya besar, tetapi juga berpotensi mengurangi kualitas kebijakan. Dalam pandangan berbeda, ia mengungkapkan bahwa perubahan struktur kabinet bisa menjadi jalan untuk memperkuat otoritas presiden dan memastikan kebijakan yang diusung tidak terganggu oleh tuntutan politik yang bersifat kecil-kecilan. Dengan memangkas kabinet hingga 90 persen, Prabowo dapat fokus pada tujuan jangka panjang, seperti reformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat.

“Key Strategy ini juga membantu mempercepat proses pengambilan keputusan. Dengan lebih sedikit anggota kabinet, presiden bisa menetapkan prioritas lebih jelas dan menghindari pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh kepentingan individu,” jelas Rocky. Ia menambahkan bahwa kebijakan sosialisme dan Prabowonomics perlu diimplementasikan secara terpadu, yang tidak mungkin tercapai jika kabinet terlalu beragam dalam latar belakang dan tujuan.

Potensi Dampak dari Key Strategy Kabinet yang Diperkecil

Menurut Rocky Gerung, pengurangan jumlah anggota kabinet tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat konsistensi kebijakan Prabowo. Ia menilai bahwa dengan hanya mempertahankan 10 persen anggota kabinet, presiden akan lebih mudah mengkoordinasikan arah kebijakan antar-menteri dan menghindari konflik kepentingan. Key Strategy ini juga bertujuan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, yang selama ini dinilai tidak optimal karena keberadaan menteri yang terlalu banyak.

“Jika Prabowo terus mengikuti Key Strategy ini, maka kabinet akan lebih mampu menjalankan tugasnya secara efektif. Dengan mengurangi jumlah menteri, pemerintah bisa lebih fokus pada kebijakan utama seperti stabilitas ekonomi, reformasi birokrasi, dan pengentasan kemiskinan,” lanjut Rocky. Ia juga menyoroti bahwa kebijakan transaksional yang sering diterapkan dalam pemerintahan sebelumnya bisa diminimalkan jika kabinet lebih kompak dan berorientasi pada tujuan nasional.

Rocky Gerung memperkirakan bahwa pengurangan kabinet hingga 90 persen bisa menjadi langkah krusial dalam membangun pemerintahan yang lebih responsif dan transparan. Dengan lebih sedikit menteri, Prabowo dapat menetapkan strategi jangka panjang yang lebih jelas dan memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil selaras dengan visi dan misi nasional. Key Strategy ini, menurutnya, juga akan memberikan ruang bagi pihak-pihak yang benar-benar mendukung ide-ide presiden untuk berkontribusi maksimal tanpa terganggu oleh kepentingan pribadi yang terlalu dominan.