KPK Terbitkan Sprindik Baru Kasus KPP Banjarmasin – Mulyono Diperiksa

KPK Terbitkan SPRINDIK Baru dalam Kasus KPP Banjarmasin, Mulyono Diperiksa

KPK Terbitkan Sprindik Baru Kasus KPP Banjarmasin – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) baru dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penyidikan ini memperluas cakupan investigasi yang sebelumnya fokus pada dugaan praktik korupsi restitusi pajak. Dalam pernyataannya, KPK menegaskan bahwa SPRINDIK ini dikeluarkan untuk memastikan semua pihak yang terlibat dalam skema korupsi tersebut dapat diperiksa secara menyeluruh.

Latar Belakang dan Langkah KPK

Kasus KPP Banjarmasin menjadi sorotan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang mengungkap dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengajuan restitusi pajak. SPRINDIK baru ini merupakan langkah penting dalam mengembangkan penyelidikan yang lebih luas, terutama mengingat adanya indikasi bahwa beberapa pihak lain terlibat dalam praktik korupsi tersebut. Selama proses penyidikan, KPK telah memeriksa sejumlah saksi kunci, termasuk Mulyono, yang dikenal sebagai kepala KPP Banjarmasin.

“Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengajuan restitusi pajak di KPP Banjarmasin, penyidik mengidentifikasi adanya partisipasi pihak lain. Oleh karena itu, pada Juli 2026, KPK menerbitkan SPRINDIK umum untuk memperluas penyelidikan,” ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, Senin (20/7/2026).

Penyidikan terhadap Mulyono dan rekan-rekannya berlangsung secara intensif. KPK memeriksa pihak-pihak terkait di Rutan Tahti Polda Kalimantan Selatan, di mana mereka diberikan kesempatan untuk menjelaskan fakta-fakta yang dianggap relevan dalam kasus ini. Selain itu, lembaga antikorupsi juga melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen terkait proses restitusi pajak yang diduga dipengaruhi oleh kesepakatan korupsi. SPRINDIK baru ini memungkinkan penyidik untuk menggali lebih dalam keberadaan dana yang disita, serta mengungkap jalur-jalur keuangan yang digunakan dalam skema tersebut.

Kasus Korupsi Restitusi Pajak dan Pelaku Utamanya

Kasus korupsi yang menyeret KPP Banjarmasin terungkap melalui OTT yang menargetkan beberapa pejabat di dalam institusi tersebut. Dalam operasi tersebut, KPK menyita uang tunai sebesar Rp1 miliar dan bukti penggunaan dana senilai Rp500 juta. Mulyono, sebagai salah satu tersangka, diduga menerima uang apresiasi dari PT Buana Karya Bhakti, yang terkait dengan pengajuan restitusi pajak senilai Rp48,3 miliar. Penyidikan ini menunjukkan bahwa KPK tidak hanya menetapkan tersangka utama, tetapi juga memperluas lingkup pemeriksaan untuk mencari bukti-bukti tambahan.

SPRINDIK baru ini memastikan bahwa investigasi tidak terbatas pada Mulyono, tetapi juga mencakup rekan-rekannya dalam KPP Banjarmasin. Penyidik menemukan bahwa Mulyono diperkirakan menerima sebagian dari dana yang disita, sementara Dian Jaya Demega dan Venasius Jenarus Genggor, anggota tim pemeriksa, juga terlibat dalam praktik tersebut. Dengan SPRINDIK, KPK berharap dapat mengungkap lebih jauh keberadaan dana yang diberikan sebagai imbalan untuk menyetujui pengembalian pajak yang dianggap tidak sah.

Proses Hukum dan Tuntutan Terhadap Tersangka

Setelah penyidikan berjalan, KPK telah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus ini. Mulyono dan Dian Jaya Demega disangkakan melanggar Pasal 12a dan 12b Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Venasius Jenarus Genggor, sebagai Majer Keuangan PT Buana Karya Bhakti, dijatuhkan tuntutan berdasarkan Pasal 605 dan 606 ayat (1) UU No.1/2026. SPRINDIK baru ini memastikan bahwa proses penyidikan tetap berjalan sesuai dengan standar KPK, yang menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

Kasus KPP Banjarmasin menunjukkan bagaimana KPK terus menerus memperluas cakupan penyelidikan untuk mengungkap skema korupsi yang melibatkan instansi pemerintah. SPRINDIK yang dikeluarkan dalam konteks ini menjadi alat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait diperiksa secara menyeluruh, termasuk mereka yang berperan dalam mengarahkan proses restitusi pajak. Dengan adanya SPRINDIK, KPK berharap dapat menghadirkan bukti-bukti kuat untuk memperkuat kasus korupsi ini.

Langkah KPK dalam menerbitkan SPRINDIK baru juga menggambarkan komitmen lembaga antikorupsi untuk mengatasi korupsi dalam sistem pemerintahan. Kasus KPP Banjarmasin menjadi contoh nyata bahwa tidak hanya pejabat tinggi yang bisa terlibat dalam praktik korupsi, tetapi juga para fiskus dan anggota tim yang bertugas di KPP. SPRINDIK memungkinkan penyidik untuk mengumpulkan informasi yang lebih lengkap, termasuk data keuangan, dokumen, dan kesaksian dari pihak-pihak yang terlibat. Proses ini juga menunjukkan bahwa KPK tidak hanya fokus pada kasus yang sudah terungkap, tetapi juga proaktif untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran lain yang mungkin terjadi.

Langkah Selanjutnya dan Dampak Kasus

Setelah SPRINDIK diterbitkan, KPK berencana untuk mengusut lebih lanjut keberadaan dana yang terkait dengan kasus ini. Penyidikan akan berfokus pada alur dana, transaksi keuangan, dan peran para pihak dalam proses restitusi pajak. Selain itu, lembaga antikorupsi juga akan melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang belum terlibat dalam OTT, untuk memastikan tidak ada indikasi kebocoran informasi atau penyalahgunaan wewenang yang tidak terdeteksi.

Kasus KPP Banjarmasin diharapkan menjadi pelajaran bagi seluruh instansi pemerintah terkait, termasuk KPP, dalam mengelola dana pajak secara transparan. SPRINDIK baru ini menunjukkan bahwa KPK terus mengoptimalkan prosedur penyelidikan untuk memastikan korupsi tidak terlepas dari investigasi. Dengan menerbitkan SPRINDIK, KPK juga memberikan ruang bagi para saksi untuk menjelaskan fakta-fakta yang mungkin belum terungkap, sehingga meningkatkan akurasi dan keadilan dalam proses hukum.

Peran SPRINDIK dalam Penegakan Hukum

SPRINDIK bukan hanya alat untuk memulai penyidikan, tetapi juga menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Dalam kasus KPP Banjarmasin, SPRINDIK membantu memperluas lingkup pemeriksaan, termasuk mengungkap hubungan antara tim pemeriksa dengan pihak luar yang memberikan insentif finansial. Proses ini menunjukkan bahwa KPK tidak hanya menangani kasus korupsi yang terbuka, tetapi juga memperhatikan bagaimana kekuasaan diatur dalam sistem keuangan dan pajak