Main Agenda: Menkes Sebut Dokter Bukan Alumni FK Setempat Kerap Kena Perundungan

Main Agenda: Menkes Soroti Tantangan Dokter Non-FK dalam Lingkungan Kerja

Main Agenda – Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (25/6/2026), mengungkapkan permasalahan yang sering terjadi di kalangan tenaga medis, terutama terhadap dokter yang bukan alumni Fakultas Kedokteran (FK) setempat. Ia menyatakan bahwa perundungan dan tekanan terhadap para profesi kesehatan, termasuk dokter muda, menjadi isu utama yang harus diperhatikan dalam Main Agenda pembahasan kementerian. Budi menjelaskan bahwa tekanan ini tidak hanya berasal dari pasien, tetapi juga bisa terjadi dalam lingkungan kerja, seperti dari rekan sejawat atau situasi konflik di daerah.

Fenomena Bullying di Kalangan Dokter Non-FK

Menurut Budi, fenomena bullying terhadap dokter non-FK setempat terutama menonjolkan ketidakadilan di antara tenaga medis. Ia mengungkapkan bahwa ada kasus di mana dokter senior mengancam atau meremehkan rekan-rekan muda yang baru saja mengawali karier. “Kondisi ini berdampak pada kepercayaan diri dan kualitas layanan yang mereka berikan,” kata Menkes. Ia menekankan bahwa perundungan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti ancaman hukum dari pasien atau tekanan fisik di lokasi konflik.

“Penting untuk mengatasi masalah ini karena dokter non-FK seringkali merasa diabaikan dalam sistem pelayanan kesehatan,” tutur Menkes.

Dalam Main Agenda, Budi juga menyebutkan bahwa perundungan terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran dan keahlian dokter dari luar FK setempat. “Mereka kadang dianggap tidak memiliki kredensial yang cukup, padahal mereka juga mendapat pelatihan dan sertifikasi yang memadai,” tambahnya. Ia menyarankan perlu adanya edukasi lebih lanjut agar masyarakat bisa mengenali kontribusi dokter non-FK dalam memperluas akses layanan kesehatan.

Ketimpangan Pendapatan dan Peluang Karier

Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa ketimpangan pendapatan di kalangan tenaga medis terutama menonjolkan pengaruhnya terhadap keberlanjutan karier dokter non-FK. “Di daerah seperti Bone dan Mahakam Ulu, terdapat perbedaan besar dalam tunjangan yang diberikan kepada dokter spesialis,” jelas Menkes. Ia mencontohkan bahwa tunjangan di Bone hanya mencapai Rp 3 juta, sementara di Mahakam Ulu bisa mencapai Rp 80 juta. “Gap ini menciptakan ketidakseimbangan yang terus berlanjut, terutama dalam ketersediaan tenaga medis di daerah terpencil,” katanya.

“Ketimpangan pendapatan juga memengaruhi peluang praktik, karena banyak fasilitas kesehatan yang telah memenuhi kuota SIP (Surat Izin Praktik) oleh dokter senior, meskipun mereka tidak selalu bekerja penuh,” tambah Menkes.

Menurut Menkes, fenomena ini tidak hanya berdampak pada psikologis dokter, tetapi juga mengurangi kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. “Dokter muda yang merasa tidak diterima dalam sistem ini sering kali kehilangan semangat, bahkan memutuskan untuk berpindah ke daerah lain atau meninggalkan profesi,” katanya. Ia berharap Kemenkes bisa menjadi pelaku utama dalam menata distribusi tunjangan dan kesempatan kerja untuk mengurangi tekanan ini.

Langkah Kemenkes untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Dalam Main Agenda, Budi menegaskan bahwa Kemenkes memiliki tanggung jawab besar dalam memperbaiki kondisi tenaga medis. Ia menyoroti perlunya penataan sistem distribusi tunjangan yang lebih adil, serta peningkatan akses praktik bagi dokter muda. “Kami ingin memastikan bahwa semua dokter, baik dari FK setempat maupun luar, bisa bekerja tanpa merasa terganggu,” ujarnya.

“Selain itu, perlu adanya pelatihan lanjutan dan evaluasi terus-menerus untuk meningkatkan kualitas tenaga medis secara keseluruhan,” tutur Menkes.

Budi juga menyinggung bahwa Main Agenda ini merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat. “Dengan mengatasi perundungan dan ketimpangan pendapatan, kita bisa memastikan keberlanjutan sumber daya kesehatan yang berkualitas,” katanya. Ia meminta pihak berwenang untuk segera melakukan tindakan konkret, seperti peningkatan anggaran dan pelibatan masyarakat dalam evaluasi sistem pelayanan kesehatan.

Dalam keseluruhan Main Agenda ini, Budi menekankan bahwa masalah perundungan dan ketidakadilan di kalangan tenaga medis adalah tantangan yang tidak boleh diabaikan. “Kita harus melindungi para dokter, terutama mereka yang bekerja di daerah terpencil, agar bisa menjalankan tugasnya secara maksimal,” katanya. Ia berharap, dengan adanya langkah-langkah yang diusulkan, para dokter non-FK setempat akan merasa lebih dihargai dan mampu berkontribusi secara optimal dalam memperkuat sistem kesehatan nasional.