Meeting Results: Mendagri Bantah Dua Desa RI di Perbatasan Pindah ke Tangan Malaysia

Mendagri Bantah Isu Dua Desa Indonesia Pindah ke Malaysia

Meeting Results – Dalam hasil rapat yang digelar di Jakarta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara tegas membantah isu bahwa dua desa di Indonesia, khususnya yang berada di perbatasan, telah pindah ke wilayah Malaysia. Ia menegaskan bahwa klaim tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang diungkapkan dalam hasil diskusi antarinstansi terkait penyelesaian batas negara.

Penyelesaian Batas Wilayah di Kalimantan

Hasil rapat ini disampaikan oleh Mendagri saat bertemu dengan Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (29/6/2026). Menurutnya, tidak ada dua desa yang secara keseluruhan pergi ke Malaysia, melainkan hanya sebagian tanah di wilayah kedua desa tersebut yang diakui sebagai bagian dari wilayah Malaysia berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. “Hasil rapat menunjukkan bahwa tidak ada desa yang kehilangan wilayahnya. Yang ada hanyalah perubahan garis batas sesuai dengan peta yang disepakati kedua pihak,” jelas Tito.

“Kita perlu memahami bahwa wilayah perbatasan tidak selalu jelas. Hasil diskusi ini membantu memperjelas keadaan sebenarnya, sehingga isu tentang dua desa yang lepas ke Malaysia bisa dijawab secara akurat,” tambahnya.

Penyelesaian batas ini mencakup empat segmen utama, yaitu Pulau Sebatik, Sungai Simantipal, Sungai Sinapat, dan Sungai Sesai. Dalam kesepakatan tersebut, kedua pihak sepakat untuk mengakui sebagian tanah yang menjadi milik Malaysia, sementara sebagian besar wilayah tetap berada di bawah pemerintah Indonesia. Menurut Tito, ini merupakan langkah penting untuk meminimalkan konflik di masa depan.

Distribusi Wilayah Setelah Penyelesaian

Hasil rapat juga memberikan data rinci mengenai distribusi wilayah setelah penyelesaian. Di Pulau Sebatik, luas tanah yang diakui sebagai milik Malaysia hanya sekitar 4,9 hektare, sementara Indonesia memperoleh 127,3 hektare. Segmen Sungai Simantipal sepenuhnya menjadi milik Indonesia, dengan luas 5.700 hektare. Di Sungai Sinapat, sekitar 5.207 hektare dilepas ke Indonesia, meski masih ada 778 hektare yang berada di wilayah Malaysia. Pada segmen C500 hingga C600, Malaysia memperoleh 405 hektare.

“Hasil diskusi ini membuktikan bahwa Indonesia tetap unggul dalam perolehan wilayah. Hasil rapat menunjukkan bahwa keuntungan lebih besar jatuh ke pihak kita, meski ada sebagian tanah yang dibagi,” ujar Mendagri.

Ketidakjelasan batas negara, yang telah ada sejak masa kolonial, menjadi penyebab utama isu tentang perpindahan desa. Dalam hasil rapat, Tito menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah peta dan data geospasial dipertimbangkan secara matang oleh lembaga terkait. “Hasil rapat ini tidak hanya mengklarifikasi masalah batas, tapi juga memberikan kepastian bagi masyarakat setempat,” tambahnya.

Peran Lembaga Terkait dalam Penyelesaian

Hasil rapat melibatkan beberapa lembaga, seperti Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Mereka bekerja sama untuk memastikan hasil penyelesaian batas negara diakui secara resmi. “Hasil diskusi ini adalah hasil kerja sama antarlembaga, sehingga bisa dianggap sebagai keputusan yang objektif dan akurat,” tutur Tito.

Dalam hasil rapat, disebutkan bahwa keputusan tentang distribusi tanah diambil berdasarkan penelitian dan data yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Proses ini memastikan bahwa setiap desa, termasuk yang berada di perbatasan, tidak kehilangan wilayahnya secara utuh. “Hasil diskusi ini menunjukkan bahwa kita bisa memperbaiki masalah yang ada di wilayah perbatasan, baik itu untuk kepentingan ekonomi maupun keamanan,” jelas Mendagri.

Hasil rapat juga menekankan perlunya koordinasi yang lebih intensif antarlembaga dan dengan Malaysia untuk mencegah kesalahpahaman. Tito menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya mengelola perbatasan dengan baik. “Hasil diskusi ini menjadi dasar untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam mengelola wilayah perbatasan, sehingga keberlanjutan bisa terjaga,” pungkasnya.